Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) berencana mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif atau product exclusions yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301. Langkah ini menjadi angin segar bagi industri nasional karena berpotensi menekan biaya ekspor dan mendongkrak daya saing produk lokal di pasar AS, seperti dilansir dari Detik Finance.
Kabar tersebut disampaikan Menteri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu Pimpinan USTR Ambassador Jamieson Greer di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris. Airlangga menyebut Indonesia mendapat pengakuan positif atas komitmen penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait penuntasan isu kerja paksa dan larangan impor produk terindikasi forced labour.
"Sebagai bentuk nyata dari pengakuan tersebut, Kantor USTR berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).
Respons positif ini menempatkan Indonesia ke dalam kelompok 6 negara prioritas (Good Group) dari 60 negara yang berhak menerima pertimbangan khusus pemerintah AS. Negara lain yang masuk kelompok ini adalah Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan. Indonesia ditetapkan mendapatkan tarif 10% berdasarkan hasil investigasi pasal 301 UU Perdagangan AS bersama 5 negara lain, sedangkan 54 negara sisanya dikenakan tarif 12,5%.
Airlangga menegaskan fasilitasi pengecualian tarif ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan internasional terhadap upaya debottlenecking di dalam negeri.
"Di balik capaian positif tersebut, kedua negara secara terbuka juga membahas beberapa perhatian terkait langkah-langkah prosedural ke depan demi menjaga momentum kerja sama yang kuat," ujar Airlangga.
Pemerintah AS menyampaikan perhatian terkait dinamika lini masa implementasi pengecualian tarif pasal 301 yang diperkirakan baru terlaksana setelah 24 Juli 2026. Penjadwalan ini dilakukan demi menghindari tumpang tindih masa berlaku tarif 10% yang saat ini masih berjalan sementara, sekaligus mengantisipasi proses hukum internal di AS agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.
Selain itu, masih terdapat beberapa isu yang belum terselesaikan dan menjadi perhatian bersama. AS menyoroti restrukturisasi tata niaga impor melalui sistem perizinan di Indonesia yang berdampak pada arus produk pertanian mereka seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, jagung, dan bungkil kedelai. Pihak AS mengharapkan adanya langkah sinkronisasi agar kebijakan domestik tersebut tidak menghambat proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD.
Bersamaan dengan itu, Indonesia tengah memperjuangkan akses pasar bagi ekspor katoda tembaga hasil produksi Freeport-McMoRan di Indonesia agar dapat dikecualikan dari tarif Section 232. Upaya negosiasi ini memerlukan pembahasan mendalam guna menyelaraskan kebijakan insentif produksi domestik untuk kedua negara.
Dari catatan itu, Airlangga mengatakan kedua negara sepakat memperkuat kolaborasi bilateral yang erat dan menyusun rencana aksi terkoordinasi guna menyelesaikan hambatan perdagangan teknis. Langkah ini juga mencakup percepatan komunikasi kesepakatan WTO terkait Subsidi Perikanan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional, serta memastikan transisi kebijakan tarif berjalan mulus demi kemakmuran ekonomi bersama.
