Publik menyoroti alokasi anggaran operasional layanan cuci pakaian atau laundry di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Rp450 juta per tahun. Dilansir dari Suara, sorotan tajam muncul setelah terungkapnya rincian biaya cucian pribadi Gubernur Rudy Mas'ud yang menyentuh angka Rp20,9 juta untuk periode 25-31 Maret 2026.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan klarifikasi bahwa total dana Rp450 juta tersebut tidak hanya digunakan untuk pakaian pribadi. Anggaran tersebut diklaim mencakup kebutuhan operasional enam gedung besar, fasilitas rumah jabatan, serta guest house VIP di wilayah tersebut.
Data yang beredar menunjukkan tarif layanan laundry satuan yang dinilai tidak wajar oleh masyarakat. Biaya pencucian satu potong pakaian dalam tercatat sebesar Rp15.000, sementara layanan kilat enam jam untuk enam pakaian dipatok seharga Rp240.000 atau setara Rp40.000 per potong.
| Jenis Barang | Jumlah Item | Total Biaya |
|---|---|---|
| Pakaian Dalam | 1 Pcs | Rp15.000 |
| Layanan Express 6 Jam | 6 Pcs | Rp240.000 |
| Sajadah | 1 Lembar | Rp40.000 |
| Mukena | 1 Set | Rp40.000 |
| Bedcover Besar (Kilat) | 5 Pcs | Rp600.000 |
| Keset | 5 Pcs | Rp125.000 |
Sejumlah warganet melontarkan kritik pedas melalui media sosial terkait tingginya tarif tersebut dibandingkan harga pasar. Pengguna akun @hidupsdbagai62 secara spesifik mempertanyakan urgensi harga pencucian pakaian dalam yang dianggap sangat mahal pada Rabu, 6 Mei 2026.
"Laundry sempak 15k per biji, demi apa? Sempaknya Gub Kaltim sempak titan kah?" tanya akun @hidupsdbagai62.
Kritik lain juga menyoroti perbandingan harga layanan serupa di tempat pencucian umum. Warganet lainnya membandingkan tarif express yang digunakan pemerintah dengan tarif reguler yang jauh lebih murah.
"Di tempat gue express enam jam itu Rp20.000/kg ini Rp40.000 anjir mahal amat. Handuk juga paling gede cuma Rp25.000 harganya, ini laundry kelas premium kali ya parfumnya impor wkwk," kata seorang warganet.
Hingga saat ini, besaran angka dalam rincian biaya tersebut terus memicu perdebatan mengenai kepatutan penggunaan anggaran daerah untuk kebutuhan domestik pejabat tinggi. Keheranan publik semakin menguat saat meninjau lokasi penyedia jasa laundry yang digunakan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
