Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin tengah menjadi sorotan tajam setelah rincian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 bocor ke publik. Fokus kritik mengarah pada dana ratusan juta rupiah yang disiapkan khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Wakil Wali Kota.
Seperti diberitakan oleh Suara, anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja konsumsi harian sang pejabat. Data yang beredar menunjukkan angka fantastis untuk asupan asupan gizi yang bersumber dari uang rakyat tersebut.
Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun Instagram @infocerewet_kalsel pada Rabu, 6 Mei 2026, rincian dana dari Bagian Umum Pemkot Banjarmasin ini dinilai tidak masuk akal. Nilai belanja tersebut mencakup pengadaan buah-buahan dan susu khusus untuk Wakil Wali Kota, Ananda.
"Anggaran KOCAK Pemkot Banjarmasin 2026: Beli Buah-buahan Untuk Wakil Walikota Rp104 juta, Belanja Susu Untuk Wakil Walikota Tembus Rp124 juta," tulis keterangan besar dalam gambar yang diunggah akun tersebut.
Unggahan tersebut menyertakan bukti berupa tangkapan layar dari sistem informasi pengadaan daerah. Dalam dokumen itu, tertera angka spesifik sebesar Rp104.788.800 yang diperuntukkan bagi belanja buah-buahan.
Selain itu, terdapat pagu anggaran kedua senilai Rp124.260.000 yang dialokasikan murni untuk belanja susu. Jika dijumlahkan, total dana untuk dua jenis asupan nutrisi tersebut mencapai lebih dari Rp229 juta.
Masyarakat memberikan kritik pedas mengingat dana sebesar itu hanya digunakan untuk keperluan konsumsi pribadi orang nomor dua di jajaran pemerintahan kota. Kritik ini muncul seiring dengan keresahan warga mengenai skala prioritas penggunaan fasilitas publik.
Admin akun pengunggah data tersebut bahkan menyertakan sindiran keras terkait perbandingan gizi pejabat dengan kondisi rakyat kecil.
"4 Sehat 5 Sempurna Rakyat Yang Mampus," tulis @infocerewet_kalsel.
Besarnya biaya nutrisi pejabat ini terus memicu perdebatan di media sosial karena dianggap mencederai rasa keadilan publik. Hingga saat ini, pihak Pemkot Banjarmasin belum memberikan klarifikasi resmi mengenai urgensi pengadaan asupan bernilai ratusan juta rupiah tersebut.
Dokumen yang dilabeli "Absurd" oleh warganet ini menambah daftar panjang kasus pejabat daerah yang viral akibat penggunaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran.
