Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menuntut langkah konkret pemerintah guna menjamin stabilitas pasokan gas industri yang terus menyusut pada awal tahun ini. Sektor manufaktur tersebut kini menghadapi beban biaya produksi yang melonjak akibat krisis energi dan depresiasi nilai tukar rupiah.
Kinerja sektor keramik saat ini sedang tergerus oleh rendahnya realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT), terutama di wilayah Jawa bagian barat. Dilansir dari Ekonomi, pasokan gas pada April 2026 tercatat hanya menyentuh angka 37,5 persen yang merupakan level terendah sejak kebijakan harga khusus diberlakukan lima tahun lalu.
Kondisi ini memaksa para pelaku usaha menanggung harga gas di kisaran US$11,5 hingga US$12 per MMBtu. Angka tersebut jauh melampaui harga gas industri di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang berada di level US$9,5 sampai US$9,9 per MMBtu.
Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto menjelaskan bahwa kenaikan biaya energi ini mencapai lebih dari 60 persen dibandingkan tarif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang seharusnya dipatok pada US$7 per MMBtu.
"Melonjak lebih dari 60% dibandingkan harga HGBT yang ditetapkan sebesar 7 dolar AS per MMBtu," kata Edy dalam keterangannya, dikutip Bisnis, Rabu (6/5/2026).
Beban tersebut kian berat karena komponen energi gas mencakup 35 hingga 38 persen dari total struktur biaya produksi. Edy menekankan bahwa penggunaan mata uang dolar AS dalam pembayaran gas membuat pelemahan rupiah berdampak langsung pada kerugian kurs bagi perusahaan.
"Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, industri menghadapi kenaikan biaya produksi sekaligus kerugian akibat kurs," tegas Edy.
Guna mengatasi situasi tersebut, Asaki mendesak Kementerian ESDM, SKK Migas, dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk segera melakukan intervensi. Organisasi ini mengusulkan penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas serta perubahan skema pembayaran gas ke dalam mata uang rupiah.
Langkah-langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga daya saing produk lokal di pasar ekspor dan memastikan keberlangsungan ekspansi industri dalam negeri.
