Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen menuntaskan substansi perundingan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada Mei 2026 di Cebu, Filipina, guna mempercepat integrasi ekonomi regional. Dilansir dari Suara, kesepakatan ini diproyeksikan mampu menggandakan nilai ekonomi digital kawasan menjadi USD2 triliun pada tahun 2030.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia mematok target agar penandatanganan DEFA dapat terealisasi dalam KTT ASEAN pada November 2026. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dan kerangka kerja yang komprehensif bagi para pelaku usaha di Asia Tenggara.
“Walaupun DEFA text belum sempurna, namun harus segera diselesaikan sambil dilakukan review berkala sesuai dengan perkembangan dinamika ekonomi digital,” kata Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.
Airlangga menegaskan urgensi komitmen kolektif ini mengingat proses ratifikasi oleh setiap negara anggota ditargetkan rampung dalam kurun waktu 180 hari setelah penandatanganan dilakukan. Upaya percepatan tersebut diharapkan dapat segera memberikan dampak nyata bagi ekosistem digital di seluruh wilayah ASEAN.
“Melalui DEFA, Indonesia dapat memperkuat kebijakan berdasarkan praktik internasional, menarik investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, dan membangun ekosistem digital yang inklusif serta berdaya saing, termasuk bagi UMKM,” jelas Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.
Inisiasi DEFA pertama kali dicetuskan saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada tahun 2023 sebagai kerangka ekonomi digital regional komprehensif pertama di dunia. Berdasarkan riset BCG, keberadaan kesepakatan ini akan mendorong pertumbuhan nilai ekonomi digital dari proyeksi awal USD1 triliun menjadi USD2 triliun.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan AEC Council ke-27 yang berlangsung pada 6-7 Mei 2026 di Filipina. Forum tingkat menteri ini dihadiri oleh para pemimpin ekonomi kawasan, termasuk perwakilan dari Filipina, Singapura, dan Timor-Leste untuk memperkuat kedaulatan data dan regulasi siber nasional.
