Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai dinamika perekonomian memicu sebagian perusahaan penjaminan meningkatkan porsi penjaminan konsumtif untuk segmen Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri pada Minggu (31/5/2026).
Langkah penyesuaian porsi ini dipengaruhi oleh profil risiko sektor konsumtif yang dinilai lebih terukur, seperti dilansir dari Keuangan. Mekanisme pemotongan gaji langsung membuat analisis risiko menjadi lebih efisien.
"Ditambah, beban permodalan untuk risiko konsumtif ASN umumnya lebih rendah," kata Sekretaris Jenderal Asippindo, Agus Supriadi.
Pengalihan fokus secara menyeluruh ke sektor konsumtif diprediksi tidak akan terjadi karena adanya kewajiban kelembagaan. Perusahaan penjaminan milik negara tetap mengemban tugas utama memprioritaskan pembiayaan sektor produktif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Selain itu, adanya aspek profitabilitas. Dalam hal tersebut, margin premi penjaminan konsumtif relatif lebih rendah dibandingkan produktif," tutur Agus Supriadi.
Keseimbangan kinerja industri ke depan akan dijaga melalui kombinasi porsi penjaminan produktif UMKM yang berkualitas tinggi serta peningkatan penjaminan konsumtif. Strategi ini diterapkan demi menjaga stabilitas Non Performing Loan (NPL) sekaligus likuiditas internal perusahaan.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret, akumulasi outstanding penjaminan produktif mencapai Rp 272,07 triliun. Angka tersebut mencakup 70,32 persen dari keseluruhan total outstanding industri yang berada di angka Rp 386,87 triliun.
Asippindo memproyeksikan penurunan porsi sektor produktif dapat terjadi secara bertahap jika kondisi makroekonomi melemah dan rasio NPL melonjak tajam.
"Penurunan diproyeksikan bersifat terbatas, mengingat outstanding penjaminan produktif yang telah disalurkan tetap berjalan hingga jatuh tempo," ungkap Agus Supriadi.
Penyusutan porsi yang masif baru akan terealisasi andai risiko kredit sektor UMKM melampaui batas toleransi industri. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh ketiadaan insentif kebijakan pemerintah maupun pelonggaran aturan permodalan dari OJK.
"Apabila program penjaminan KUR dan pembiayaan bersubsidi tetap berjalan optimal, porsi penjaminan produktif akan relatif terjaga pada kisaran 65%-70%," ucap Agus Supriadi.
