Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai rutin menjalankan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Rabu untuk menekan konsumsi bahan bakar. Kebijakan ini menyasar pegawai muda guna menghadapi kenaikan harga BBM serta upaya efisiensi energi di tengah situasi global, sebagaimana dilansir dari Lifestyle.
Wildan, seorang ASN Gen Z di Pemprov Jatim, mengungkapkan bahwa sistem kerja jarak jauh ini menjadi solusi fleksibel di tengah kemacetan Kota Surabaya. Meski bekerja dari kamar, ia memastikan seluruh agenda rapat daring tetap berjalan padat seperti saat berada di kantor.
“Tentunya ini jadi angin segar ya, karena tujuan utamanya juga untuk menghemat energi di tengah perang dan harga BBM yang naik, sehingga bisa efisiensi bahan bakar,” jelas Wildan pada Senin (4/5/2026).
Efektivitas kerja tetap terjaga berkat pemanfaatan teknologi komunikasi yang memadai. Wildan menilai perkembangan platform digital saat ini sangat mendukung kelancaran koordinasi antarpegawai tanpa harus bertatap muka secara langsung.
“Ternyata WFH juga sama-sama produktifnya, karena sekarang koordinasi dan komunikasi tetap bisa lewat media sosial dan channel lainnya,” ujarnya.
Pemprov Jatim menerapkan pengawasan ketat bagi pegawai yang bertugas di rumah dengan mewajibkan absensi sebanyak tiga kali dalam sehari. Sistem absensi tersebut terintegrasi dengan titik koordinat lokasi guna menjamin pegawai tetap berada di kediaman masing-masing selama jam kerja berlangsung.
“Di Pemprov Jatim, kami absennya 3 kali yaitu pas pagi, siang setelah istirahat, dan kepulangan atau ketika selesai kerja. Itupun ada koordinat lokasi yang memastikan bahwa kami bekerja dari rumah,” katanya.
Aktivitas harian Wildan didominasi oleh pertemuan melalui aplikasi video konferensi yang terjadwal secara intensif. Hal ini membuktikan bahwa produktivitas kinerja tetap terpantau meski tidak ada kehadiran fisik di ruang kerja instansi.
“Kebetulan pekerjaan aku ini juga sering zoom pagi, siang atau sore. Jadi kinerjanya masih tetap bisa terpantau walaupun sedang WFH,” lanjut dia.
Dukungan dari lingkungan keluarga menjadi faktor penting dalam menjaga konsentrasi selama bekerja di rumah. Anggota keluarga Wildan sangat menghormati batas waktu profesionalnya sehingga suasana rumah tetap kondusif layaknya kantor pribadi.
“Alhamdulillah-nya dari keluarga dukungannya sangat baik. Kalau memang jam kerja, keluarga aku paham dan tidak mengganggu jam kerja. Tapi di jam-jam istirahat ada momen kami ngobrol dan makan,” tuturnya.
Namun, skema WFH ini juga menghadirkan tantangan berupa durasi kerja yang terkadang melampaui batas waktu normal. Komunikasi digital yang terus mengalir seringkali membuat beban kerja terasa lebih panjang dibandingkan saat bekerja secara konvensional.
“Terkadang ada kalanya melebihi batas jam kerja biasanya karena ada banyak yang harus dikerjakan. Kalau ada diklat di hari WFH pun kami harus tetap masuk ke kantor,” katanya.
Kesehatan fisik, terutama penglihatan, menjadi perhatian serius karena intensitas penggunaan perangkat elektronik yang meningkat tajam. Wildan menekankan pentingnya mengambil waktu istirahat sejenak untuk mengistirahatkan mata dari paparan layar laptop dan ponsel.
“WFH ini mengharuskan kami untuk lebih lama natap layar, karena koordinasi harus lewat handphone atau laptop. Praktik ini biasanya bisa langsung komunikasi pas di kantor,” ujar Wildan.
Ia pun menyadari risiko kelelahan mata akibat tuntutan koordinasi digital yang tinggi selama masa kerja jarak jauh tersebut.
“Jadi kesehatan matanya harus lebih aware, ambil jeda sedikit demi kesehatan mata juga,” tambahnya.
Kendati memberikan banyak kemudahan, kebijakan ini tidak berlaku bagi seluruh staf di instansi pemerintah. Beberapa sektor pelayanan publik yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti layanan medis hewan, tetap harus beroperasi secara langsung di lapangan.
“Tapi memang tidak semua bisa WFH, ada beberapa staff di bidangku seperti pelayanan rumah sakit hewan itu nggak bisa WFH, jadi diatur porsinya,” jelas Wildan.
