Pelaku industri tekstil, produk tekstil (TPT), hingga alas kaki mengajukan permohonan insentif kepada pemerintah guna menekan lonjakan biaya produksi akibat ketidakpastian geopolitik global pada Rabu (6/5/2026). Langkah strategis ini diambil untuk menjaga likuiditas serta mencegah potensi stagnasi operasional di tengah keterbatasan pasokan bahan baku impor.
Permintaan dukungan fiskal ini muncul seiring dengan menurunnya performa sektor manufaktur nasional akibat konflik di Timur Tengah. Dilansir dari Ekonomi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengonfirmasi pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah terkait usulan bantuan tersebut.
“Kami usul untuk adanya pembebasan PPN selama 1 tahun dan di evaluasi secara berkala,” ujar Aqil, Sekretaris Jenderal APSyFI.
Aqil menjelaskan bahwa ketergantungan pada impor bahan baku seperti mono ethylene glycol (MEG) menjadi kendala utama karena pasokannya terganggu stabilitas politik internasional. Kondisi ini mengakibatkan utilisasi industri merosot ke angka 55%–60%, sementara kapasitas polimerisasi nasional anjlok dari 1,6 juta ton menjadi hanya 800.000 ton dalam kurun dua tahun terakhir.
“Di tengah kondisi geopolitik saat ini, ketergantungan pada impor justru meningkatkan biaya. Karena itu, diperlukan langkah cepat agar industri tidak mengalami stagnasi,” kata Aqil, Sekretaris Jenderal APSyFI.
Selain masalah bahan baku, penolakan kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk impor dianggap memperparah tekanan bagi produsen lokal. Industri hilir seperti garmen juga menyuarakan perlunya keberpihakan kebijakan yang lebih aktif untuk menjaga keberlangsungan sektor padat karya ini.
“Kenapa saya ngomong begitu? Karena industri ini mindset-nya belum jadi sunrise. Ini adalah industri padat karya yang perlu sunrise active dari seluruh pengambil kebijakan yang ada di mana-mana,” sebut Anne Patricia Sutanto, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile Indonesia (AGTI).
Dari sektor alas kaki, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menitikberatkan usulan pada keringanan biaya energi untuk mengamankan arus kas perusahaan. Sekretaris Jenderal Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menyatakan bahwa komponen listrik dan gas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap total biaya operasional pabrik.
“Kalau ini diturunkan murah, ini dapat menutupi biaya operasional saat pasar lagi seperti ini. Jadi menutupi biaya produksi, untuk mengamankan cash flow dan margin perusahaan,” jelas Billie, Sekretaris Jenderal Aprisindo.
Aprisindo juga mendorong adanya penghapusan PPN Jasa Subkon di Kawasan Berikat dan penangguhan iuran jaminan pensiun serta hari tua. Selain itu, asosiasi meminta kepastian formulasi pengupahan dalam regulasi ketenagakerjaan mendatang serta penyederhanaan proses perizinan lingkungan seperti Amdal demi menarik investasi baru dan menghindari gelombang pemutusan hubungan kerja.
