Pemerintah menerbitkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 767/QD-TTg mengenai rencana pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pribadi Nomor 109/2025/QH15 yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Regulasi yang ditandatangani Wakil Perdana Menteri Nguyen Van Thang ini bertujuan memastikan keseragaman tugas dan tanggung jawab antarlembaga dalam mengelola pemungutan pajak secara tepat waktu dan efisien.
Dilansir dari vietnam.vn, rencana pelaksanaan tersebut mencakup enam bidang utama, termasuk pengembangan keputusan penetapan ketentuan serta peninjauan dokumen hukum terkait. Perdana Menteri menekankan prinsip keterbukaan dalam wewenang, waktu, dan hasil guna meningkatkan kesadaran seluruh pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan nasional.
Bersamaan dengan itu, otoritas pajak pada Senin, 11 Mei 2026, mengeluarkan peringatan mengenai risiko hukum bagi wajib pajak yang memiliki sumber pendapatan kecil namun belum dilaporkan. Berdasarkan laporan harianbasis.co dan babelinsight.id, pendapatan yang belum dikenakan pemotongan 10 persen berpotensi memicu tunggakan kewajiban di masa mendatang.
Sistem perpajakan kini menggunakan kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi dengan perbankan dan platform e-commerce untuk mendeteksi ketidaksesuaian data. Kasus ini dialami Ibu Minh Nguyet di Kota Hue yang harus beralih ke penyelesaian mandiri setelah aplikasi eTax Mobile mendeteksi tambahan penghasilan sebesar 200.000 VND dari tunjangan konferensi.
Kepala Dinas Pajak Kota, Doan Vi Tuyen, memberikan penjelasan mengenai kekeliruan anggapan masyarakat terkait pemotongan pajak di awal sumber penghasilan melalui laporan tersebut.
"Wajib pajak perlu memeriksa dengan cermat semua sumber pendapatan pada aplikasi eTax Mobile dan melakukan penyelesaian pajak sesuai peraturan untuk menghindari denda," kata Doan Vi Tuyen, Kepala Dinas Pajak Kota.
Ia menambahkan bahwa pemotongan 10 persen di awal hanyalah bersifat sementara dan beban pajak akhir bisa lebih besar. Hal ini disebabkan seluruh sumber pendapatan harus digabungkan dan dihitung ulang berdasarkan jadwal tarif pajak progresif yang berlaku secara resmi.
"Padahal, ini hanyalah pemotongan pajak sementara. Jumlah pajak sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi daripada jumlah yang dipotong karena semua sumber pendapatan harus digabungkan untuk melakukan penyelesaian pajak sesuai dengan jadwal tarif pajak progresif," kata Doan Vi Tuyen, Kepala Dinas Pajak Kota.
Untuk mendukung pengelolaan regulasi, Wakil Perdana Menteri Le Tien Chau juga menetapkan Keputusan Nomor 20/2026/QD-TTg tentang sistem informasi manajemen penyusunan dokumen hukum. Platform digital terpadu ini akan memantau kualitas dan kemajuan setiap tahapan legislasi untuk memastikan transparansi data pemerintah.
