Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji nasional saat ini melampaui batas minimum yang ditentukan. Kepastian ini disampaikan Bahlil kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa (12/5/2026).
Ketersediaan cadangan energi tersebut mencakup stok BBM, elpiji, hingga minyak mentah atau crude oil. Dilansir dari Money, kondisi ketahanan energi Indonesia saat ini diklaim dalam posisi aman dan terkendali guna memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.
"Tadi saya melaporkan pada presiden kaitannya dengan kesiapaan BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG maupun crude (minyak mentah) semua diatas standar minimun nasional. jadi insya Allah tidak ada masalah," jelas Bahlil, Menteri ESDM.
Meskipun cadangan energi berada dalam kategori aman, pemantauan ketat tetap dilakukan oleh Kementerian ESDM. Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi risiko guna mencegah potensi gangguan distribusi energi di masa mendatang.
Selain membahas masalah stok energi, pertemuan di Istana tersebut juga menyinggung perihal Izin Usaha Pertambangan (IUP). Fokus utama pembahasan tertuju pada operasional pertambangan yang berlokasi di area kawasan hutan.
"Ini sudah presiden menginstruksikan sejak dua bulan lalu kalau enggak salah untuk dilakukan evaluasi dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," jelas Bahlil, Menteri ESDM.
Terkait kebijakan fiskal di sektor ekstraktif, pemerintah mengambil keputusan untuk menunda pemberlakuan royalti baru. Kebijakan ini menyasar komoditas tambang strategis seperti nikel, timah, tembaga, emas, hingga perak.
"Setelah mendengar masukan dari publik dan teman-teman pengusaha, maka ini saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan," jelas Bahlil, Menteri ESDM.
Penundaan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi penyusunan skema pungutan yang lebih seimbang. Kementerian ESDM menargetkan formulasi ideal tersebut dapat segera diselesaikan agar tetap mampu mengoptimalkan pendapatan negara tanpa memberatkan para pelaku usaha.
"(Target Juni) masih kami pikirkan lagi. andaikan pun itu harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan pengusaha tetapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan," kata Bahlil, Menteri ESDM.
