Akselerasi proses perizinan dan regulasi di sektor minyak dan gas bumi kini menjadi fokus pemerintah demi mendongkrak capaian lifting minyak nasional. Langkah ini diambil karena birokrasi yang lamban dinilai masih menjadi penghalang utama masuknya investasi energi, seperti dilansir dari Money pada Rabu (20/5/2026).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan hal tersebut saat menghadiri acara IPA Convex 2026 di ICE BSD. Penataan personel di internal pelaksana regulasi menjadi salah satu opsi ketegasan yang diambil pemerintah demi kelancaran proyek strategis ini.
"Saya minta kepada teman-teman SKK Migas, kalau ada yang masih lambat di bawah ganti orangnya, jangan bikin pusing," kata Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hambatan pada level eksekutor di lapangan dirasa masih terjadi meski reformasi regulasi telah digulirkan oleh pemerintah. Hambatan sistemik ini bahkan dikaitkan dengan fenomena internal pemerintahan yang mempersulit gerak kebijakan.
"Ini kata Bapak Presiden Prabowo itu deep state," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Minat pelaku usaha untuk menanamkan modal di sektor hulu migas berpotensi turun akibat prosedur yang berbelit-belit. Padahal, karakteristik investasi pada sektor ini melibatkan modal dan risiko yang sangat tinggi.
"Investor ini pemain di K3S, di hulu migas ini risikonya besar. Jangan dipersulit. Dipermudah," kata Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selain masalah birokrasi, transparansi dalam pengelolaan blok migas juga menjadi perhatian serius pemerintah. Praktik negosiasi tertutup dipastikan akan dipangkas lewat mekanisme tender terbuka untuk 118 blok migas baru.
"Tidak perlu nego-nego di belakang meja," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kecepatan pelaksanaan proyek migas sangat bergantung pada transparansi proses investasi dari awal. Rantai birokrasi yang panjang di tingkat pelaksana teknis lapangan diidentifikasi sebagai salah satu pemicu utama kekacauan koordinasi.
"Yang biasa bikin kacau ini koordinator, subkoordinator, verifikator," kata Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pemberantasan sekat birokrasi ini mendesak dilakukan demi mengejar target produksi minyak bumi. Pemerintah menetapkan sasaran peningkatan lifting minyak hingga menyentuh angka 1 juta barrel per hari pada periode tahun 2029-2030.
