Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, resmi menunda rencana kenaikan tarif royalti untuk sejumlah komoditas tambang strategis pada Senin (11/5/2026). Langkah penangguhan ini dilakukan guna mengkaji kembali formula tarif agar tetap menjaga keberlangsungan bisnis sektor pertambangan di Indonesia.
Penundaan tersebut mencakup komoditas penting seperti tembaga, timah, nikel, emas, dan perak. Keputusan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran para pelaku usaha terkait potensi pembengkakan biaya operasional jika regulasi baru diterapkan tanpa pertimbangan matang, sebagaimana dilansir dari Suara.
Pemerintah kini tengah berfokus mencari titik temu melalui skema solusi yang saling menguntungkan bagi seluruh pihak terkait. Bahlil menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara target pendapatan negara yang optimal dengan profitabilitas perusahaan tambang.
"Saya pikir saya akan pending untuk membangun formulasi yang baik, yang saling menguntungkan. Negara untung, tapi juga pengusaha harus untung," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Upaya perumusan ulang ini bertujuan agar optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak menggerus daya saing industri mineral nasional di pasar global. Saat ini, draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang sempat beredar masih berstatus sebagai bahan sosialisasi dan belum menjadi keputusan final pemerintah.
Rencana perubahan tarif yang sedang dikaji ulang tersebut mencakup penyesuaian signifikan pada beberapa komoditas utama. Detail usulan kenaikan tarif dalam draf awal tersebut adalah sebagai berikut:
| Komoditas | Tarif Awal | Usulan Kenaikan |
|---|---|---|
| Timah | 10% | 17,5% - 20% |
| Emas | 16% | 20% |
| Tembaga | - | 13% |
| Nikel | - | Skema HMA baru |
Meskipun regulasi tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada Juni mendatang, pemerintah memastikan akan terus melakukan kajian mendalam. Fokus utama kementerian tetap pada pencapaian angka ideal yang mendukung stabilitas ekonomi dan iklim investasi sektor mineral.
