Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia merencanakan pelonggaran kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (8/6/2026). Langkah strategis tersebut diambil pemerintah sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi nasional.
Dilansir dari Suara, kebijakan penyesuaian alokasi produksi komoditas ini sengaja diterapkan guna merespons dinamika pasar dan menjaga keseimbangan pasokan secara global. Kementerian ESDM menetapkan kuota batu bara sebesar 600 juta ton pada tahun ini, yang memperlihatkan penurunan dari realisasi tahun 2025 sebesar 790 juta ton.
Rencana penyesuaian volume ini disampaikan usai koordinasi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan perwakilan BP Danantara Doni Oskaria.
"Nah atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," kata Bahlil.
Gejolak politik di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu aspek krusial pasar global yang memengaruhi pertimbangan pemberian pelonggaran kuota ini. Pemerintah menilai fluktuasi harga internasional memerlukan respons kebijakan yang cepat dan fleksibel agar memberikan keuntungan optimal.
"Maka idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan untuk harga bagus, production kita juga harus banyak. Supaya pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif," kata Bahlil.
Langkah pengendalian kuota produksi ini dipastikan berjalan secara hati-hati agar pendapatan negara dari sektor nonmigas tetap terjaga dengan baik. Kebijakan tersebut juga diarahkan demi menjaga arus devisa masuk ke dalam negeri secara maksimal.
"Untuk harga global, kita akan melihat, kalau harganya bagus, ya kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Tujuannya kita juga ingin mendapatkan harga yang baik dan devisa kita bisa masuk," kata Bahlil.
Terkait volume definitif yang akan ditetapkan dalam regulasi terbaru nantinya, pihak kementerian masih melakukan kalkulasi mendalam. Pembatasan pasokan sebelumnya terbukti efektif menahan laju penurunan harga komoditas di tingkat dunia.
"Nanti kita lihat," jawab Bahlil.
Sebagai informasi, catatan ekspor batu bara nasional mencapai 514 juta ton atau sekitar 65,1 persen dari total produksi tahun 2025 yang menyentuh 790 juta ton. Selebihnya, pasar domestik menyerap sebanyak 254 juta ton dan sisa 22 juta ton dialokasikan menjadi pasokan cadangan nasional.
Indonesia saat ini memegang kendali atas hampir 43 persen pangsa pasar dunia dengan menyuplai 514 juta ton dari total keseluruhan perdagangan global yang mencapai 1,3 miliar ton. Besarnya dominasi pasokan ini sempat dinilai mengganggu stabilitas pasar global dan memicu penurunan harga jual jika tidak dikendalikan.
