Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong masuknya investasi dari China untuk mempercepat pengembangan ekosistem data center nasional. Penguatan sektor digital ini dinilai harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola perdagangan dan logistik nasional.
Seperti diberitakan oleh Detik Finance, Indonesia memiliki pasar digital yang tumbuh pesat dan kebutuhan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) yang terus meningkat. Di sisi lain, sektor shipping line masih menghadapi persoalan yang menjadi sumber kebocoran devisa dan tingginya biaya ekonomi nasional selama puluhan tahun.
Momentum pengembangan data center di Indonesia saat ini dinilai sangat tepat karena populasi digital yang terus tumbuh. Jumlah pengguna internet di tanah air bahkan telah menembus lebih dari 350 juta koneksi perangkat.
Kondisi tersebut memicu peningkatan tajam terhadap kebutuhan cloud, penyimpanan data, layanan AI, serta infrastruktur digital. Proyeksi pasar data center Indonesia diperkirakan mampu mencapai USD 9,43 miliar pada tahun 2030 yang didorong transformasi digital lintas sektor.
"Investor dari China memiliki kapasitas teknologi, pembiayaan, dan pengalaman membangun ekosistem digital berskala besar yang bisa dipadukan dengan potensi dalam negeri. Indonesia harus menjadi tujuan utama investasi tersebut dengan menawarkan kepastian regulasi, ketersediaan energi, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan," ujar Bamsoet.
Hal tersebut disampaikannya usai mendampingi Wakil Gubernur Provinsi Hebei China Zhao Chenxin bersama para pengusaha China bertemu Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (26/5/26).
Ketua DPR RI ke-20 menjelaskan Indonesia memiliki daya tarik besar di mata investor internasional. Selain didukung populasi digital yang masif, pemerintah juga membuka ruang investasi kompetitif melalui insentif fiskal, kawasan ekonomi khusus, serta fleksibilitas kepemilikan modal asing.
Sejumlah kawasan di Indonesia dinilai berpeluang besar untuk mengembangkan data center berskala internasional. Kawasan Batam memiliki posisi strategis karena kedekatan konektivitas dengan Singapura, sementara koridor industri Jawa seperti Cikarang unggul dalam pasokan energi dan jaringan.
Untuk bagian timur Indonesia, wilayah Manado mulai diperhitungkan karena tersambung ke jaringan kabel bawah laut internasional. Jaringan ini membuka akses data secara langsung ke pasar Amerika Serikat.
"Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi kekuatan baru industri data center di Asia. Kita mempunyai pasar digital terbesar di Asia Tenggara, posisi geografis strategis, kebutuhan komputasi yang terus melonjak karena perkembangan artificial intelligence, serta dukungan kebijakan pemerintah yang semakin kompetitif," jelas Bamsoet.
Sorotan Terhadap Lemahnya Sistem Shipping Line Nasional
Pada kesempatan tersebut, Bamsoet juga menyoroti persoalan shipping line yang selama ini menjadi salah satu titik lemah ekonomi nasional. Ketergantungan terhadap kapal asing untuk angkutan ekspor-impor membuat biaya logistik tinggi dan devisa terus mengalir keluar.
Biaya logistik Indonesia saat ini masih berada di kisaran lebih dari 14 persen terhadap PDB. Hal ini menjadi tantangan besar bagi efisiensi perdagangan nasional yang diperparah lamanya waktu tunggu pelabuhan, lemahnya integrasi rantai pasok, serta minimnya utilisasi galangan kapal domestik.
"Selama angkutan laut ekspor-impor masih didominasi pihak asing dan tata kelola perdagangan belum transparan, maka keuntungan ekonomi nasional akan terus bocor. Kita memerlukan pembenahan menyeluruh mulai dari pelabuhan, kepabeanan, sistem ekspor, hingga penguatan armada nasional," jelas Bamsoet.
Ketua MPR RI ke-15 ini mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembenahan tata kelola perdagangan dan pengetatan pengawasan ekspor komoditas strategis. Praktik manipulasi dokumen ekspor, under-invoicing, transfer pricing, serta penempatan keuntungan di luar negeri dinilai telah lama merugikan ekonomi.
Kebijakan penguatan pengawasan melalui sistem ekspor yang terintegrasi dan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dianggap mampu mengembalikan manfaat perdagangan. Langkah ini penting untuk menjaga ruang fiskal negara dari pelemahan pengawasan.
"Setiap dolar hasil ekspor sumber daya alam harus memberikan dampak bagi pembangunan nasional. Negara tidak boleh kehilangan ruang fiskal karena manipulasi perdagangan atau lemahnya pengawasan. Pembenahan shipping line, penguatan industri maritim, dan pembangunan data center harus menjadi satu paket transformasi ekonomi Indonesia menuju negara industri dan ekonomi digital yang berdaulat," pungkas Bamsoet.
