Bank Indonesia (BI) mengambil langkah agresif untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat gejolak ekonomi global. Strategi stabilisasi yang diterapkan kini tidak lagi biasa, melainkan dilakukan secara jor-joran atau all out.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memperbesar volume intervensi valuta asing (valas). Langkah intervensi ini dilakukan secara masif di pasar domestik maupun pasar luar negeri.
Aksi penyelamatan mata uang ini berdampak pada penurunan cadangan devisa sekitar US$ 10 miliar. Kendati demikian, BI lebih banyak memanfaatkan instrumen swap dan hedging agar cadangan devisa tidak terkuras seluruhnya.
"Sehingga penurunan cadangan devisa yang sekitar US$ 10 miliar, itu baru sebagian saja intervensi yang tunai ini, karena yang sebagian besar lebih dari 2/3 itu adalah untuk secara swap sama hedging, supaya ini tidak semua menguras cadangan devisa," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/5/2026).
Berdasarkan informasi yang dikutip dari Detik Finance, BI masih mempertahankan BI-Rate di level 4,75% sejak Januari 2025. Di sisi lain, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 12 bulan dinaikkan menjadi 6,41%.
Kebijakan menaikkan yield SRBI tersebut sengaja dirancang demi menarik kembali modal asing ke dalam negeri. Perry mengklaim strategi ini mulai membuahkan hasil dengan masuknya kembali aliran dana internasional.
Langkah penyeimbang juga dilakukan dengan memborong Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder demi menjaga ketersediaan likuiditas rupiah. Sepanjang 2025, BI mengucurkan Rp 332 triliun untuk membeli SBN, lalu menambah Rp 133 triliun secara year to date pada 2026.
"Langkah dan seterusnya adalah, sebenarnya kami belajar dulu, zaman 1997, 1998, 2008 dulu kan kita banyak fokus untuk stabilitas nilai rupiah, banyak intervensi tidak sadar intervensi ini yang menaikkan instrumen moneter tapi menguras likuiditas. Sehingga, ya mengobati stabilitas nilai rupiah tapi menimbulkan kekeringan likuiditas," jelasnya.
"Kami nggak mau itu. Makanya kami membeli pembelian SBN dari pasar sekunder, sehingga likuiditasnya ngucur lagi, sehingga tahun lalu kami beli Rp 332 triliun, year to date kami lakukan Rp 133 triliun, ini sekaligus ya, untuk satu tujuannya, adalah supaya tidak kekeringan likuiditas," sambung dia.
Dalam eksekusi operasi moneter, BI menerapkan strategi kombinasi. Bank sentral menjual SBN jangka pendek demi memicu masuknya modal asing, tetapi membeli SBN jangka panjang agar imbal hasil obligasi pemerintah tidak melonjak ekstrem.
Pembatasan transaksi dolar AS tanpa underlying asset juga semakin diperketat. Batas pembelian yang awalnya dipangkas dari US$ 100 ribu menjadi US$ 50 ribu per bulan, akan kembali diturunkan menjadi US$ 25 ribu mulai Juni 2026.
"Kemudian batasan pembelian dolar yang semula US$ 100 ribu menjadi US$ 50 ribu mulai April, nanti kami sampaikan nanti mulai Juni akan diturunkan menjadi US$ 25 ribu. Sehingga pembelian dolar tanpa underlying, silahkan kalau tanpa underlying itu nanti mulai Juni menjadi US$ 25 ribu, supaya betul-betul yang beli dolar, 'nemen ya', beneran seperti itu," beber Perry.
Upaya lain yang ditempuh adalah memperluas mekanisme Local Currency Transaction (LCT) antara rupiah dan yuan yang terintegrasi dengan China serta Hong Kong. BI pun menunjuk bank domestik untuk melayani transaksi offshore non-deliverable forward (NDF).
Pengawasan ketat kini diarahkan kepada korporasi dan perbankan yang melakukan pembelanjaan dolar AS dalam skala besar. Perry memproyeksikan nilai tukar dolar AS akan bergerak di rentang Rp 16.200 hingga Rp 16.800, mendekati asumsi APBN di angka Rp 16.500.
