Bank Indonesia memproyeksikan penyaluran kredit perbankan nasional mampu tumbuh pada kisaran 8 hingga 12 persen pada tahun 2026. Prospek positif tersebut didorong oleh ketersediaan fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh debitur atau undisbursed loan yang masih sangat besar.
Jumlah kredit yang belum dikucurkan oleh pihak perbankan tersebut menyentuh angka Rp 2.551,4 triliun, atau setara dengan 22,57 persen dari total plafon kredit yang tersedia. Sektor perbankan dilaporkan mengalami peningkatan penyaluran kredit sebesar 9,98 persen hingga April 2026, yang menunjukkan performa lebih tinggi dibandingkan capaian bulan sebelumnya sebesar 9,49 persen, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
"Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada tahun 2026, tetap terjaga pada kisaran 8% hingga 12%. Prospek ini didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan undisbursed loan sebesar Rp 2.551,4 triliun," ungkap Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/5/2026).
Daya dukung komponen likuiditas perbankan domestik juga dinilai sangat memadai untuk menopang target ekspansi kredit tersebut, di mana rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (DPK) bertengger di level 25,39 persen. Selain itu, kondisi suku bunga kredit pada April 2026 berada di posisi 8,73 persen dan suku bunga deposito berjangka satu bulan tercatat sebesar 4,16 persen.
"Ke depan Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan penguatan kebijakan yang longgar pada berbagai kebijakan makroprudensial dan juga bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK, termasuk untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut," jelas Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia (BI).
Kondisi perbankan di dalam negeri diklaim memiliki ketahanan yang kuat dari imbas konflik di kawasan Timur Tengah, berkat modal yang tebal dengan rasio kecukupan modal sebesar 25,09 persen. Tingkat risiko kredit macet atau non-performing loan (NPL) juga terpantau aman pada level 2,14 persen bruto dan 0,83 persen netto.
"Tentu saja akan didukung dengan sinergi erat dalam KSSK bersama pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS," pungkas Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia (BI).
