Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara konsisten mengembangkan ekosistem halal terintegrasi melalui penguatan infrastruktur, rumah potong hewan, hingga sektor pariwisata pada Selasa (5/5/2026). Langkah tersebut diambil untuk menciptakan rantai industri yang menyeluruh guna meningkatkan daya saing ekonomi lokal di pasar nasional.
Data yang dilansir dari Cahaya menunjukkan sebanyak 22.091 sertifikat halal telah diterbitkan bagi pelaku UMKM di bawah fasilitasi pemerintah daerah. Selain penguatan produk, Banyuwangi kini mengoperasikan delapan rumah potong hewan (RPH) serta empat rumah potong unggas yang seluruhnya telah mengantongi sertifikasi halal resmi.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, memberikan apresiasi tinggi terhadap kemajuan tersebut dalam acara Indonesia Halal Ecosystem Summit di Malang. Ia menilai keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal sertifikasi mulai dari hulu hingga ke hilir patut menjadi teladan.
"UMKM-nya didorong mendapatkan sertifikat halal, rumah potong hewannya juga. Jadi Banyuwangi itu bisa jadi percontohan," kata Haikal Hasan, Kepala BPJPH.
Sertifikasi masif ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memastikan setiap tahapan produksi hingga distribusi memiliki jaminan keamanan bagi konsumen. Hal ini sejalan dengan visi daerah untuk menjadikan label halal sebagai standar kualitas utama yang meningkatkan nilai jual produk masyarakat.
Rektor Universitas Brawijaya Malang, Prof Widodo, juga memberikan sorotan positif terhadap potensi besar yang dimiliki kabupaten tersebut. Menurutnya, pertumbuhan sektor pariwisata dan UMKM yang saling bersinergi menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya ekosistem yang mumpuni.
"Tidak hanya makanan, tetapi juga tourism dan pariwisatanya. Progres Banyuwangi untuk menjadi kabupaten yang betul-betul mengembangkan ekosistem halal sangat bagus," ujar Prof Widodo, Rektor UB Malang.
Pengembangan industri ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi warga setempat. Pemerintah daerah menekankan bahwa keberhasilan ekosistem ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat secara berkala.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar mengejar pemenuhan dokumen administratif berupa label produk. Fokus utama pemerintah adalah membangun sebuah sistem lingkungan ekonomi yang mampu memberikan manfaat nyata dan nilai tambah signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Ini bukan hanya tentang sertifikasi, tetapi bagaimana kami membangun ekosistem yang menyeluruh, mulai dari UMKM, infrastruktur, hingga pariwisata halal yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat," kata Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi.
Upaya penguatan industri ini akan terus dilanjutkan dengan menggandeng berbagai pihak eksternal guna memperluas jangkauan manfaatnya. Pemkab Banyuwangi menargetkan wilayahnya dapat menjadi rujukan utama pengembangan industri halal di tingkat nasional melalui konsistensi regulasi dan fasilitasi infrastruktur yang ada.
