Badan Pangan Nasional (Bapanas) memfokuskan kebijakan perberasan pada semester II/2026 untuk menyeimbangkan harga gabah di tingkat petani dan harga beras di sisi konsumen. Langkah antisipatif ini dilakukan seiring penurunan produksi setelah masa panen raya April hingga Juni berakhir, sebagaimana dilaporkan pada Senin (11/5/2026).
Dilansir dari Ekonomi, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa penurunan produksi tersebut merupakan siklus normal. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan periode Februari dan Maret, ketersediaan pasokan nasional dipastikan tetap aman karena didukung stok yang mencukupi.
"Penurunan tersebut lebih mencerminkan pola musiman produksi dan masih dapat ditopang oleh stok yang tersedia, termasuk cadangan beras pemerintah," ujar I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas.
Pemerintah optimistis neraca pangan tetap berada di posisi aman hingga akhir tahun selama jalur distribusi dan program stabilisasi berjalan efektif. Upaya pendukung seperti percepatan tanam, distribusi benih, pupuk, hingga mekanisasi pertanian terus didorong untuk menjamin kesinambungan produksi pada musim tanam berikutnya.
"Stok yang tersedia dapat menjadi bantalan untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga di pasar hingga semester II," kata I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas.
Hingga April 2026, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tercatat mencapai 5 juta ton. Jumlah tersebut dianggap cukup kuat untuk mengintervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau penyaluran bantuan pangan jika terjadi lonjakan harga yang tidak terkendali.
Pemerintah juga telah menyiapkan opsi kebijakan lain untuk meredam kenaikan harga beras, termasuk mempercepat distribusi ke wilayah yang mengalami tekanan harga tinggi. Koordinasi antar-lembaga dan pemerintah daerah ditingkatkan guna memantau wilayah dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Strategi utama tetap bertumpu pada kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk melindungi margin petani. Di sisi lain, efisiensi rantai distribusi dan penggilingan diperkuat agar kenaikan harga di tingkat hulu tidak berdampak berlebihan pada daya beli masyarakat di tingkat konsumen.
