Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (SAPA-UMKM) di Jakarta pada Kamis (21/5/2026) untuk memperkuat ekosistem ekonomi nasional secara terintegrasi.
Platform layanan terpadu satu pintu ini dihadirkan guna menyediakan data yang akurat dan berkelanjutan, dilansir dari Money. Langkah ini diambil di tengah catatan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah UMKM di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 59 juta unit usaha.
Jumlah tersebut mencakup sekitar 30,2 juta UMKM non-pertanian hasil pendataan BPS dengan Kementerian Koperasi dan UKM periode 2022–2023, serta unit usaha berbasis pertanian.
"Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, terdapat sekitar 29 juta UMKM di sektor pertanian. Dengan demikian, total keseluruhan mencapai sekitar 59 juta UMKM," ujar Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti pada Jumat (22/5/2026).
Amalia mengapresiasi sistem baru ini karena dinilai berkontribusi besar dalam memperkuat sistem pendataan statistik nasional. Kehadiran SAPA-UMKM diyakini akan mempermudah pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"SAPA-UMKM ini akan menjadi sumber data yang luar biasa bagi BPS, terutama dalam penghitungan produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta menjadi pelengkap dalam menghasilkan statistik-statistik lain di BPS," jelas Amalia Adininggar Widyasanti.
Lebih lanjut, ia memandang sistem ini menjadi instrumen strategis mengingat agenda Sensus Ekonomi 2026 yang diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik akan segera berjalan. Kelompok UMKM diproyeksikan menjadi objek pendataan terbesar dalam sensus tersebut.
Urgensi penguatan sektor usaha kecil ini juga diakui oleh pihak kementerian yang membidangi perencanaan pembangunan nasional sebagai pilar utama ketahanan negara.
"Sekarang, kewajiban kita membangun entrepreneur. Tidak ada satu pun negara yang kuat tanpa usaha yang kuat. Makin kuat UMKM-nya, di situlah negara ditopang," ujar Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy.
Rachmat Pambudy mengategorikan platform digital baru ini sebagai sebuah langkah revolusi digital yang krusial bagi peta jalan pengembangan pelaku usaha lokal ke depan.
Pihak kementerian yang bertanggung jawab atas sektor pelaku usaha cilik turut menggarisbawahi bahwa konsolidasi informasi menjadi kunci utama efektivitas program pemerintah.
"Sistem ini memungkinkan kita mengetahui perkembangan terkini pelaku UMKM di seluruh Indonesia," ujar Menteri UMKM, Maman Abdurrahman.
Maman Abdurrahman memaparkan bahwa SAPA-UMKM didesain untuk menyatukan data, berbagai lini pelayanan, serta fasilitasi akses permodalan yang dapat diakses bersama oleh lintas instansi pemerintah.
Agenda peluncuran sistem ini juga dihadiri oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
