Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memaparkan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029 dalam Rakorbangpus RKP 2027 di Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026). Langkah ini diambil karena Indonesia dinilai telah terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah sejak tahun 1993.
Pemerintah merancang akselerasi ekonomi secara bertahap mulai dari 6,3 persen pada 2026 hingga menyentuh angka 7,7 persen pada 2028 sebelum mencapai target puncak. Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, posisi Indonesia saat ini masih terpaut jauh dari standar negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan secara internasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan latar belakang perlunya akselerasi angka pertumbuhan tersebut demi kepentingan masa depan pembangunan nasional.
"Izinkan kami menyampaikan konteks mengapa Indonesia perlu tumbuh tinggi. Karena Indonesia sudah 33 tahun terjebak di dalam middle income trap, dan sejak tahun 1993 kita masuk kategori middle income country," ungkap Rachmat.
Rachmat merinci bahwa pendapatan per kapita Indonesia hingga 2024 berada pada angka US$ 4.910 atau setara Rp 84,94 juta. Sementara itu, ambang batas minimal untuk masuk kategori negara maju atau high income adalah sebesar US$ 13.935.
"Pendapatan per kapita hingga 2024 baru mencapai US$ 4.910, masih jauh dari kategori high income, di mana tercatat high income berpendapatan US$ 13.935," tuturnya.
Demi mendukung visi Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan ekonomi tidak akan difokuskan hanya di wilayah barat, melainkan diarahkan pada optimalisasi potensi spesifik setiap daerah di Indonesia.
"Oleh karena itu, kami mendorong kawasan timur Indonesia tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga pertumbuhan kawasan barat Indonesia. Kami berharap pembangunan di daerah ini terus didorong dan digali sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Contoh, Sulawesi yang diarahkan untuk menjadi industri berbasis sumber daya alam atau Sumatera yang diarahkan menjadi mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman," beber Rachmat.
Pemerintah juga berencana memperluas kapasitas pembangunan melalui skema pembiayaan non-APBN, termasuk pemanfaatan investasi melalui Danantara untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.
