Perusahaan minyak milik negara India memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah bertahan selama empat tahun. Langkah ini diambil sebagai upaya menutupi sebagian kerugian akibat lonjakan harga minyak mentah global, seperti dilansir dari Detik Finance.
Kenaikan harga BBM di negara tersebut mencapai lebih dari 3%. Penyesuaian ini membuat harga solar di Delhi naik dari 87,67 rupee per liter menjadi 90,67 rupee per liter, sementara bensin berubah dari 94,77 rupee per liter menjadi 97,77 rupee per liter.
Sebagai importir dan konsumen minyak terbesar ketiga di dunia, India terpaksa menaikkan harga setelah terjadi gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz. Kondisi ini dipicu oleh ketegangan bersenjata antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.
Tiga perusahaan minyak negara, yakni Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, dan Bharat Petroleum Corp, menetapkan kenaikan harga solar dan bensin ini secara serentak. Ketiga badan usaha tersebut mengendalikan lebih dari 90% dari total 103.000 SPBU di India.
"Kenaikan harga ini belum cukup, bisa menjadi awal dari beberapa kenaikan bertahap," kata Kepala Ekonom di Emkay Global Financial Services, Madhavi Arora dikutip dari Reuters, Sabtu (16/5/2026).Demi menekan tingkat konsumsi bahan bakar dan mengendalikan beban tagihan impor minyak, pemerintah setempat meluncurkan kebijakan penghematan. Langkah ini disiapkan untuk menghadapi guncangan energi yang diprediksi berlangsung lama.
Strategi pengetatan tersebut di antaranya berupa pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah serta pembatasan perjalanan dinas. Beberapa negara bagian bahkan telah mengirimkan instruksi resmi kepada departemen pemerintah untuk membatasi pergerakan fisik.
Instruksi tersebut meminta jajaran dinas menghindari acara tatap muka, mengalihkan rapat menjadi daring, serta mewajibkan bekerja dari rumah selama dua hari dalam sepekan. Kebijakan ini kemungkinan besar akan diperluas ke sektor yang lebih luas.
Pemerintah India berencana memperluas pembatasan ini hingga mencakup jutaan karyawan di tingkat pemerintah federal, bank milik negara, serta seluruh perusahaan sektor publik. Langkah masif ini menandai pengetatan pengeluaran negara di tengah meningkatnya risiko keuangan.
