Program Pembangunan PBB (UNDP) melaporkan peningkatan beban utang negara-negara berkembang berdampak buruk secara signifikan terhadap kaum perempuan, mulai dari hilangnya pekerjaan hingga penurunan kualitas kesehatan. Berdasarkan laporan yang dilansir dari Lestari pada Selasa (12/5/2026), krisis utang ini memperlebar jurang kesenjangan gender secara global.
Analisis data dari 85 negara berkembang periode 1990 hingga 2022 menunjukkan bahwa lonjakan pembayaran utang menghambat kemajuan pembangunan. Saat beban utang beralih dari tingkat sedang ke tinggi, diperkirakan terjadi kehilangan 55 juta pekerjaan perempuan dalam jangka pendek dan mencapai 92,5 juta pada jangka panjang.
Kesenjangan pendapatan juga diprediksi semakin tajam karena rata-rata penghasilan perempuan diperkirakan merosot sebesar 17 persen. Sebaliknya, pendapatan kelompok laki-laki cenderung tidak mengalami perubahan meski negara berada dalam tekanan fiskal yang berat.
Laporan yang diterbitkan dengan tajuk "Who Pays the Price? Gender Inequality and Sovereign Debt" tersebut menyoroti pembengkakan utang publik dunia yang mencapai lebih dari 60 persen dalam satu dekade terakhir. Sebanyak 3,3 miliar orang saat ini mendiami negara-negara dengan biaya cicilan utang yang melampaui anggaran untuk sektor pendidikan atau kesehatan.
Kondisi ini memaksa pemerintah memangkas alokasi anggaran pada layanan publik krusial seperti perlindungan sosial dan kesejahteraan demi memprioritaskan pelunasan utang. Pengurangan dana pada sistem kesehatan secara langsung meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan hingga 32,5 persen, atau setara tambahan 67 kematian per 100.000 kelahiran.
Padahal, peningkatan partisipasi kerja perempuan berpotensi mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) secara masif, terutama di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara yang diperkirakan bisa mencapai 58,2 persen. Namun, langkah penghematan anggaran yang ekstrem justru menghambat terciptanya peluang ekonomi tersebut.
Tekanan ekonomi ini semakin diperparah oleh situasi global yang tidak menentu, termasuk konflik bersenjata, inflasi tinggi, guncangan iklim, hingga krisis pangan. UNDP mendesak pemerintah dan lembaga keuangan internasional untuk mengintegrasikan analisis gender dalam setiap kebijakan pengelolaan utang dan melindungi investasi pada fasilitas sosial.
