Penelitian terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa kaum wanita di negara-negara berkembang menjadi kelompok yang paling menderita akibat tumpukan utang negara. Fenomena ini memicu dampak sistemik yang merugikan posisi ekonomi dan sosial perempuan secara signifikan.
Dikutip dari Ekonomi, kebijakan negara dalam menangani lonjakan utang justru berisiko memperlebar jurang pendapatan. Analisis tersebut menunjukkan adanya pemangkasan layanan dasar serta peningkatan angka kematian ibu di wilayah-wilayah terdampak.
Program Pembangunan PBB (UNDP) melakukan studi ini dengan menghimpun data dari 85 negara berkembang. Laporan tersebut memproyeksikan beban pembayaran utang dapat menyebabkan hilangnya 55 juta lapangan kerja bagi perempuan.
Selain itu, pendapatan per kapita perempuan diperkirakan bakal merosot hingga 17%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pendapatan kaum laki-laki yang cenderung stabil dan tidak mengalami perubahan berarti di lingkungan yang sama.
Laporan tersebut menemukan bahwa perempuan menghadapi tekanan tidak proporsional akibat hilangnya pekerjaan dan penurunan penghasilan. Di sisi lain, tanggung jawab perawatan yang tidak dibayar bagi perempuan justru semakin meningkat di tengah krisis fiskal.
UNDP menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan kesejahteraan sering kali dipangkas demi mengalihkan sumber daya untuk cicilan utang. Kebijakan ini membatasi akses masyarakat terhadap layanan esensial dan peluang kerja formal.
Risiko pekerjaan perempuan diperkirakan mencapai 55 juta dalam jangka pendek. Angka ini berpotensi melonjak hingga 92,5 juta pekerjaan dalam jangka panjang saat negara beralih dari beban utang tingkat menengah ke tingkat tinggi.
Studi ini juga mencatat kenaikan angka kematian ibu sebesar 32,5%, yang setara dengan tambahan 67 kematian per 100.000 kelahiran. Penurunan angka harapan hidup bagi pria maupun wanita turut memberikan beban tambahan bagi sistem kesehatan publik.
Perspektif Kemanusiaan dalam Pengelolaan Utang
Administrator UNDP Alexander De Croo menjelaskan bahwa beban pembayaran utang yang berat menyempitkan ruang fiskal pemerintah di seluruh dunia. Hal ini memicu pemotongan layanan sosial vital yang menempatkan perempuan sebagai korban utama.
"Utang negara bukanlah masalah matematika. Ini adalah masalah kemanusiaan,"kata Alexander De Croo dalam keterangan resmi mengenai laporan tersebut pada Selasa (5/5/2026). Ia menambahkan bahwa pemotongan layanan perawatan memaksa tanggung jawab tersebut kembali ke rumah tangga.
Kondisi di dalam rumah tangga membuat perempuan harus menanggung beban ganda yang membatasi akses mereka terhadap peluang ekonomi. Strategi pengelolaan utang seharusnya tetap memberikan ruang bagi investasi sosial yang menopang ketangguhan ekonomi.
Ancaman Kemunduran Pembangunan
UNDP menilai dampak-dampak tersebut merupakan bentuk kemunduran atas pencapaian pembangunan manusia selama ini. Tren ini diprediksi dapat terakselerasi akibat konflik militer dan krisis global, seperti yang terjadi di Asia Barat atau Timur Tengah.
Tekanan inflasi dan volatilitas pasar energi semakin menekan ruang fiskal negara saat pemerintah merespons ketidakamanan global. Akibatnya, investasi sosial sering kali menjadi korban pertama dalam penyesuaian anggaran negara.
"Strategi pengelolaan utang penting bagi semua orang, tetapi ketika pengeluaran publik tertekan oleh pembayaran utang, perempuanlah yang pertama kali dirugikan,"ungkap Direktur Global Kesetaraan Gender UNDP Raquel Lagunas. Ia menekankan kerugian tersebut mencakup aspek pekerjaan, keamanan ekonomi, hingga kualitas layanan.
Pemerintah dan lembaga keuangan dunia didesak untuk mengintegrasikan analisis gender dalam setiap keputusan peminjaman. Selain itu, penggunaan penganggaran yang responsif gender sangat penting untuk melacak pengaruh pembayaran utang terhadap kelompok masyarakat yang berbeda.
De Croo bersama penulis laporan mendorong adanya peralihan dari langkah penghematan ekstrem yang memperburuk ketidaksamaan. Prioritas pada lapangan kerja, pembangunan manusia, dan kesetaraan gender harus menjadi inti dari strategi keberlanjutan utang global.
