Pemerintah mencatat lonjakan signifikan pada realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 yang mencapai Rp 1.082,8 triliun demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar bergerak cepat dan merata.
Nilai belanja tersebut tumbuh 34,3 persen secara tahunan dan setara dengan 28,2 persen dari total pagu APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 3.842,7 triliun, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Realisasi ini mengalami peningkatan besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana belanja negara hanya menyentuh Rp 806,2 triliun atau sekitar 22,3 persen dari pagu APBN 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa akselerasi pengeluaran ini merupakan bagian dari strategi agresif pemerintah dan bukan pemicu surplus primer akibat penahanan anggaran.
"Belanja negara tetap kita gedor untuk cepat. Jadi primary surplus bukan terjadi karena belanjanya direm. Tetap saja belanja cepat. Sampai April tumbuhnya 34,3% dibanding tahun lalu," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (19/5/2026).
Pemerintah sengaja mempercepat penyaluran demi memastikan dampak ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat secara luas karena pertumbuhan tidak dapat terjadi secara otomatis.
"Kita mempercepat betul-betul belanja pemerintah lebih signifikan agar dampaknya ke perekonomian lebih merata secepatnya. Kita enggak main-main," kata Purbaya.
Ia juga mengingatkan bahwa porsi pengeluaran sektor publik masih berada di bawah angka sepuluh persen jika dibandingkan dengan kontribusi sektor swasta nasional.
"Anda mesti ingat kontribusi belanja pemerintah ke ekonomi itu cuma di bawah 10%. Swasta itu sisanya sekitar 90% lebih," ucap Purbaya.
Secara rinci, belanja pemerintah pusat mengandalkan realisasi sebesar Rp 826 triliun atau melonjak 51,1 persen secara tahunan, yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga senilai Rp 400,5 triliun serta belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp 425,5 triliun.
"Belanja kementerian/lembaga tumbuh 57,9%, belanja non-K/L tumbuh 45,2%. Jadi kita ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun," imbuh Purbaya.
Sementara itu, sektor transfer ke daerah telah tersalurkan sebanyak Rp 256,8 triliun atau tumbuh tipis 1 persen, sedangkan pendapatan negara tercatat berada pada angka Rp 918,4 triliun dengan pertumbuhan sekitar 13 persen.
Meskipun arus pengeluaran melonjak tajam, defisit anggaran dilaporkan masih aman pada level Rp 164,4 triliun atau setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto.
Pemerintah berkomitmen untuk terus menyalurkan stimulus melalui berbagai instrumen kebijakan dan menjaga stabilitas makroekonomi secara terintegrasi.
"Kita usaha mati-matian memberi stimulus ke perekonomian dengan cara tertentu. Bukan hanya kasih duit, tapi juga menjaga sistem ekonomi, koordinasi dengan bank sentral, menjaga stabilitas pasar obligasi, dan lain-lain," katanya.
Langkah percepatan pencairan anggaran ini juga ditujukan untuk mengantisipasi potensi pelemahan pertumbuhan akibat tekanan global serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
"Kalau ada kementerian/lembaga yang minta uang, kita kasih cepat-cepat, dipercepat. Jadi untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," tandas Purbaya.
