Realisasi belanja negara menunjukkan pertumbuhan signifikan hingga periode empat bulan pertama tahun ini. Seperti diberitakan oleh Suara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa penyerapan belanja negara telah menyentuh angka Rp 1.082,8 triliun per April 2026.
Aktivitas belanja tersebut setara dengan 28,2 persen dari target yang ditetapkan dalam proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, angka pengeluaran ini melonjak sebesar 34,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari posisi Rp 806,2 triliun pada April 2025.
Akselerasi pengeluaran ini diakui sengaja dipacu oleh pemerintah. Kendati demikian, Bendahara Negara menepis anggapan bahwa melesatnya angka belanja tersebut memposisikan pemerintah sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional triwulan pertama 2026 yang berada di level 5,61 persen.
"Jadi ini bukan berarti nanti kita mendominasi lagi pertumbuhan ekonomi. Ini satu sisi dari sisi Pemerintah, swasta lain lagi," katanya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Rabu (20/5/2026).
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kontribusi belanja yang bersumber dari anggaran negara hanya menyumbang sekitar 10 persen terhadap pertumbuhan ekonomi makro. Sebaliknya, porsi dominan sebesar 90 persen digerakkan oleh aktivitas sektor swasta.
Secara perinci, serapan belanja negara ini bersumber dari sektor Belanja Pemerintah Pusat yang menyentuh Rp 826 triliun atau berkontribusi sebesar 26,2 persen dari target outlook. Anggaran pusat tersebut mengalir melalui Belanja Kementerian Lembaga (K/L) senilai Rp 400,5 triliun (26,5 persen dari outlook) serta Belanja non-K/L yang mendominasi sebesar Rp 425,5 triliun (26 persen dari outlook).
Selain pos pusat, APBN juga dialokasikan untuk pembiayaan di daerah melalui instrumen Transfer ke Daerah (TKD). Penyerapan dana TKD ini dilaporkan telah terealisasi sebesar Rp 256,8 triliun, atau menyentuh 37,1 persen terhadap pagu outlook.
Berbanding terbalik dengan pertumbuhan belanja yang melesat, sektor penerimaan bergerak lebih moderat. Pendapatan negara hingga akhir April 2026 terkumpul sebesar Rp 918,4 triliun atau mencapai 29,1 persen dari proyeksi APBN, dengan pertumbuhan tahunan berada di angka 13,3 persen.
Arus pendapatan riil tersebut ditopang oleh penerimaan pajak yang menyumbang Rp 646,3 triliun atau 27,4 persen dari target outlook. Komponen penerimaan lainnya didapat dari sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp 100,6 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 171,3 triliun, serta pasokan dana hibah sebesar Rp 300 miliar.
Kondisi pembiayaan ini turut memengaruhi posisi keseimbangan primer nasional. Keseimbangan primer terpantau mampu mencetak surplus Rp 28 triliun per April 2026, berbalik positif dari kondisi Maret 2026 yang sempat menanggung defisit Rp 95,8 triliun.
Namun, akibat akumulasi pos belanja yang bergerak jauh lebih tinggi ketimbang serapan pendapatan, kinerja fiskal nasional mengalami pelebaran celah. Defisit APBN hingga April 2026 tercatat menyentuh angka Rp 164,4 triliun, yang merepresentasikan porsi sebesar 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
