Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi di pasar keuangan setelah nilai tukar rupiah melemah ke level Rp17.410 per dolar AS pada Selasa (5/5/2026) pagi. Langkah stabilisasi ini diambil untuk menekan volatilitas akibat ketidakpastian global dan eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.
Data perdagangan menunjukkan mata uang Garuda terdepresiasi sebesar 17 poin atau 0,10 persen dibandingkan penutupan sebelumnya. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin G Hutapea, menyatakan pelemahan ini sejalan dengan depresiasi mayoritas mata uang negara berkembang lainnya.
"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya," ujar Erwin G Hutapea, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI.
Erwin menjelaskan bahwa tekanan terhadap mata uang emerging market terjadi secara merata sejak konflik geopolitik pecah. Sebagai perbandingan, peso Filipina melemah 6,58 persen, baht Thailand 5,04 persen, dan rupee India 4,32 persen, sementara rupiah mencatatkan pelemahan 3,65 persen.
"Bank Indonesia terus menegaskan komitmen untuk senantiasa hadir di pasar dan mengambil langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," lanjut Erwin G Hutapea, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI.
Di tengah tekanan mata uang tersebut, sejumlah otoritas ekonomi menggelar rapat di Kantor Kemenko Perekonomian. Pertemuan yang dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dan Gubernur BI Perry Warjiyo ini membahas kondisi ekonomi terkini serta rencana strategis sektor keuangan.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan salah satu agenda pembicaraan adalah pendirian Indonesia Financial Center (IFC). Proyek pusat keuangan ini direncanakan akan berlokasi di Bali dan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Pak Menko (Airlangga), karena kita nanti akan dipanggil Bapak Presiden, (rapat tadi) membicarakan untuk pendirian dari Indonesia Financial Center, yang rencananya akan kita lihat lokasi-lokasinya kemarin di Bali," ungkap Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara.
Pemerintah tengah menyiapkan berbagai aspek matang untuk pusat keuangan tersebut, termasuk regulasi dan insentif. Rosan menyebut pihaknya akan membandingkan model IFC dengan pusat keuangan global seperti di Dubai, Abu Dhabi, dan Singapura.
"(Membicarakan) lokasinya, dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, baik itu dari segi regulasinya, hukumnya, dari segi insentifnya, dan yang lain-lain. Nah itu pembahasannya kurang lebih, PR-nya apa saja yang kita mesti tindaklanjuti, termasuk juga dari segi OJK-nya," jelas Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara.
Pemerintah berencana membentuk badan otoritas khusus untuk mengelola IFC di masa depan. Dalam hal ini, Danantara hanya bertindak sebagai pemrakarsa pembangunan fasilitas tersebut.
"Nah makanya tadi kita baru bicara kan. Ini kan baru meeting kita yang pertama. Nanti dari kita juga akan lihat perbandingan dengan Financial center yang di Dubai, yang di Abu Dhabi, yang di Singapura, dan lain-lain," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara.
Stabilitas ekonomi tetap menjadi prioritas utama pemerintah di tengah dinamika pasar global yang fluktuatif. Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengonfirmasi bahwa pertemuan para pimpinan otoritas keuangan tersebut juga dimanfaatkan untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi nasional.
"Nanti itu ada badan otoritas sendiri. Dalam hal ini, kita akan sebagai pemrakarsa pembangunan Financial center itu sendiri," pungkas Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara.
