Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan menyepakati dua langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut dicapai dalam evaluasi bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (6/6/2025).
Pertemuan koordinasi moneter dan fiskal ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Langkah sinergi ini diambil demi mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional, seperti dilansir dari Detik Finance.
Gubernur Bank Indonesia memaparkan bahwa penguatan koordinasi antara sektor fiskal dan moneter saat ini difokuskan pada penyelarasan kebijakan demi mendukung stabilitas mata uang secara bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
"Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan, bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat, dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," ungkap Perry dalam keterangan persnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2025).
Upaya pertama difokuskan pada peningkatan daya tarik imbal hasil guna menarik kembali aliran modal asing masuk ke dalam negeri. Sektor fiskal dan moneter menyepakati hal ini karena kenaikan suku bunga luar negeri sebelumnya telah memicu aliran modal keluar pada instrumen saham, Surat Berharga Negara, dan Surat Berharga Bank Indonesia.
"Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow, ada saham dan SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," terangnya.
Langkah kedua yang disepakati adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang serta perbankan nasional. Strategi ini dijalankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, disertai dengan penyesuaian nilai remunerasi.
"Menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi tentu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dampak pelemahan rupiah yang sudah menembus angka Rp 18.036 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Jumat (5/6/2025). Dampak penurunan nilai tukar tersebut dilaporkan telah menekan sektor usaha mikro seperti produsen tahu dan tempe.
Kenaikan biaya produksi akibat ketergantungan pada bahan baku impor memaksa para pengrajin menaikkan harga jual di pasar. Purbaya menilai sinkronisasi kebijakan yang solid akan membantu menstabilkan harga dan meringankan beban hidup masyarakat sehari-hari.
"Dengan nanti kebijakan lebih bagus itu, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu, tempe, dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik, dan tidak terbebani lagi, beban hidupnya secara, tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan," jelas Purbaya.
Menteri Keuangan juga menekankan bahwa kondisi fundamental ekonomi domestik saat ini masih berada dalam posisi yang sangat baik. Pemerintah berkomitmen penuh mempererat keterpaduan kebijakan dengan Bank Sentral demi mengembalikan kepercayaan pasar global.
"Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fikal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan," pungkas Purbaya.
