Bank Indonesia (BI) berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah meresmikan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo. Langkah ini diambil untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat nasional.
Program ini menjadi strategi krusial dalam mengendalikan inflasi melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sudah ada sebelumnya. Sinergi kebijakan ini dilansir dari Suara guna mendukung program prioritas pemerintah.
Fokus utama kerja sama ini mencakup pencapaian kedaulatan pangan, kemandirian energi, serta stabilitas sektor finansial di seluruh pelosok Indonesia. Implementasi GPIPS 2026 diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat luas.
Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny, menjelaskan bahwa GPIPS 2026 adalah manifestasi nyata bank sentral dalam mengawal stabilitas harga melalui kerangka strategi 4K.
"Strategi tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," ucapnya dalam siaran pers yang diterima, Jumat (15/5/2026).
Ramdan Denny menambahkan bahwa prioritas tahun ini tertuju pada peningkatan produktivitas petani dan efisiensi rantai pasok. Hal tersebut bertujuan agar angka inflasi tetap berada pada jalur sasaran yang telah ditetapkan.
Terdapat tiga komoditas utama yang menjadi perhatian khusus dalam program ini, yaitu beras, cabai, dan bawang merah. Beberapa komoditas tambahan lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah di tanah air.
Perluasan Program dan Data Inflasi Nasional
Peluncuran di wilayah Jawa ini merupakan fase lanjutan dari rangkaian GPIPS 2026 yang sebelumnya telah dimulai di Sumatra pada Februari lalu. BI berencana memperluas jangkauan program ini ke berbagai daerah lainnya.
Wilayah sasaran berikutnya meliputi Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Sulampua. Pendekatan di tiap lokasi akan menyesuaikan dengan profil serta karakteristik inflasi yang spesifik pada daerah bersangkutan.
"Efektivitas sinergi antara TPIP dan TPID terbukti ampuh menjaga stabilitas ekonomi," kata Ramdan Denny.
Berdasarkan data ekonomi terkini, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 berada di level 2,42 persen (year-on-year). Angka ini menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif stabil di tengah tantangan global.
Sementara itu, kelompok harga pangan bergejolak atau volatile food tercatat terkendali pada angka 3,37 persen (year-on-year). Capaian ini masih berada dalam rentang sasaran nasional yaitu 3,0 persen hingga 5,0 persen.
Visi Jangka Panjang Ketahanan Pangan
Dalam jangka pendek, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan sarana pertanian serta regenerasi sumber daya manusia. Perlindungan terhadap usaha tani juga menjadi poin penting dalam kesepakatan tersebut.
Untuk visi jangka menengah dan panjang, fokus dialihkan pada perbaikan infrastruktur irigasi dan sistem pompanisasi. Langkah ini dibarengi dengan penguatan inovasi serta korporatisasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pangan dari hulu ke hilir.
Mitigasi terhadap risiko cuaca ekstrem dan efisiensi logistik pangan akan terus ditingkatkan di masa mendatang. Upaya ini dilakukan demi memberdayakan petani lokal sekaligus menjaga stabilitas harga pangan secara berkelanjutan.
"Melalui langkah konsisten ini, BI optimistis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional," tandasnya.
