Bank Indonesia bersama pemerintah memperkuat respons kebijakan setelah nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menembus level Rp 17.400 pada awal Mei 2026. Langkah ini diambil untuk meredam tekanan yang bersumber dari dinamika pasar global serta faktor domestik musiman.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menjelaskan dalam konferensi pers pada Selasa, 5 Mei 2026, bahwa tekanan jangka pendek pada mata uang garuda dipicu oleh dua faktor utama. Hal tersebut mencakup kondisi eksternal global dan kebutuhan valuta asing di dalam negeri.
"Kenapa dalam jangka pendek ini ada tekanan-tekanan nilai tukar? Sebabnya ada dua yaitu ada faktor global dan kemudian pada faktor-faktor musiman," ujar Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Faktor global meliputi tingginya harga minyak dunia dan suku bunga acuan Amerika Serikat yang tetap tinggi. Dilansir dari Money, kondisi tersebut memicu pelarian modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju aset yang lebih aman.
"Terjadinya pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia," kata Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Selain faktor eksternal, kebutuhan valas domestik meningkat untuk pembayaran utang luar negeri, repatriasi dividen, serta kebutuhan jamaah haji pada periode April hingga Juni. Fenomena musiman ini secara signifikan meningkatkan permintaan terhadap dollar AS di pasar lokal.
"April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dollar-nya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji," ungkap Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Sebagai solusi, BI menerapkan tujuh langkah strategis, termasuk memperkuat intervensi di pasar valas domestik maupun offshore. Perry menegaskan bahwa ketersediaan cadangan devisa saat ini masih sangat mencukupi untuk mendukung upaya stabilisasi nilai tukar tersebut.
"Cadangan devisa kami lebih, jadi cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu," jelas Perry Warjiyo, Gubernur BI.
BI juga mengoptimalkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik aliran modal masuk. Koordinasi erat dengan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter terus dilakukan, termasuk opsi melakukan pembelian kembali surat berharga.
"Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah Rp 123,1 triliun. Kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan segala macam. Koordinasi sangat erat antara fiskal dan moneter," jelas Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Pengetatan pembelian dollar AS tanpa underlying juga diberlakukan dengan menurunkan batas transaksi dari 100.000 dollar AS menjadi 25.000 dollar AS per orang per bulan. Langkah ini bertujuan untuk membatasi aktivitas spekulasi yang dapat memperburuk volatilitas rupiah.
"Kami akan turunkan lagi menjadi 25.000 sehingga pembelian dollar AS sampai dengan atau di atas 25.000 itu harus pakai underlying," ujar Perry Warjiyo, Gubernur BI.
BI turut meningkatkan pengawasan terhadap korporasi dan perbankan yang memiliki aktivitas pembelian dollar tinggi. Sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkuat untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah fluktuasi nilai tukar.
"Yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi, kami kirim pengawas ke sana koordinasi dengan Bu Friderica Widyasari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga," imbuh Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Diversifikasi mata uang melalui penggunaan yuan China dalam transaksi internasional juga terus didorong sebagai alternatif penggunaan dollar AS. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi rupiah dalam jangka panjang melalui kemandirian mata uang lokal.
"Chinese Yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dollar AS sehingga itu bisa memperkuat rupiah," jelas Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Meskipun berada dalam tekanan, Perry menilai fundamental ekonomi nasional tetap kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,61 persen dan inflasi yang terkendali. Hal ini memberikan optimisme bahwa nilai tukar rupiah akan bergerak stabil dan cenderung menguat ke depannya.
"Tadi disampaikan oleh Pak Menko, berkaitan fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61 persen, inflasi rendah, kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat," ujar Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Ia kembali menekankan bahwa guncangan saat ini murni disebabkan oleh sentimen eksternal yang bersifat sementara. Indikator yield US Treasury tenor 10 tahun yang mencapai 4,47 persen menjadi salah satu pemicu utama penguatan dollar secara global.
"Faktor globalnya apa yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini? Adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47 persen. Demikian juga dollar yang menguat," jelas Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa pelemahan mata uang merupakan fenomena yang dialami banyak negara. Pemerintah juga tengah memantau dinamika permintaan dollar yang meningkat drastis bertepatan dengan musim ibadah haji.
"Terkait dengan rupiah itu berbagai negara memang mengalami pelemahan terhadap US dollar dan biasanya juga pada saat ibadah haji, demand terhadap dollar itu meningkat," ujar Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.
Kerja sama internasional dalam bentuk currency swap dengan negara-negara mitra seperti China, Jepang, dan Korea Selatan juga dipersiapkan. Skema ini menjadi jaring pengaman tambahan bagi cadangan devisa Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar finansial.
"Dan kita lihat tetap monitor bagaimana dengan negara-negara lain tapi kita sudah mempersiapkan dengan Bank Indonesia terkait dengan swap currency dengan China kemudian dengan berbagai negara lain termasuk Jepang, Korea dan yang lain," jelas Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.
Pemerintah juga mengkaji kemungkinan penggunaan mata uang selain dollar AS, seperti yen dan yuan, untuk pembiayaan utang luar negeri. Strategi ini diharapkan mampu mengimbangi ketergantungan pada mata uang Amerika Serikat yang sedang mengalami tren penguatan.
"Sehingga berharap nanti ke depan kita juga akan terus mempersiapkan komposisi yang terkait dengan tingkat utang yang kita bisa untuk menjaga tekanan terhadap US dollar," kata Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian.
Dosen FEB UGM, Eddy Junarsin, menekankan perlunya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga kepercayaan pasar. Ia memperingatkan agar langkah stabilisasi dilakukan secara terukur guna menghindari risiko jangka panjang yang dapat merugikan perekonomian.
"Bank Indonesia tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah menjadi faktor penting," ujar Eddy Junarsin, Dosen FEB UGM.
Menurutnya, kebijakan yang terlalu agresif berisiko menggerus cadangan devisa secara cepat. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan yang transparan menjadi krusial untuk mempertahankan kredibilitas otoritas di mata investor internasional.
"Jika dilakukan terlalu agresif untuk menahan pelemahan rupiah, justru dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan, seperti tergerusnya cadangan devisa dan menurunnya kepercayaan pasar," katanya Eddy Junarsin, Dosen FEB UGM.
Peningkatan harga minyak dunia hingga melampaui 100 dollar AS per barrel turut memberikan beban tambahan pada neraca transaksi berjalan. Analis Ibrahim Assuaibi mencatat adanya kesenjangan besar antara konsumsi energi domestik dan kapasitas produksi minyak mentah nasional.
"Bayangkan kebutuhan Indonesia untuk minyak mentah itu 2,1 juta barrel (dalam sehari). Produksi minyak di dalam negeri itu hanya 600.000 barrel," ujar Ibrahim Assuaibi, Analis.
Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menyarankan agar pemerintah mulai fokus pada disiplin fiskal dan mengevaluasi program-program prioritas. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk mode bertahan dalam menghadapi guncangan ekonomi global yang belum mereda.
"Ini bukan lagi soal mengejar ekspansi, tetapi penyelamatan. Fokusnya bagaimana indikator dasar ekonomi tidak jebol akibat guncangan global," ujar Rahma Gafmi, Guru Besar Unair.
Rahma juga menyoroti pentingnya efektivitas anggaran pada program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Penyesuaian ini dianggap krusial agar belanja negara tetap sinkron dengan upaya stabilisasi nilai tukar.
"Pos-pos anggaran seharusnya juga berlaku pada program-program populis Presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) supaya efektif survival mode yang dilakukan ini," lanjut Rahma Gafmi, Guru Besar Unair.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memproyeksikan rupiah masih akan berfluktuasi di rentang Rp 17.200 hingga Rp 17.600 pada kuartal kedua 2026. Namun, potensi pelemahan lebih dalam tetap terbuka jika harga minyak mentah jenis Brent terus bertahan di level tinggi.
"Jika Brent bertahan di atas 110 dollar AS per barrel dan arus modal asing belum pulih, rupiah bisa menguji Rp 17.800," ujar Josua Pardede, Ekonom Bank Permata.
Senada dengan hal tersebut, Liza Camelia Suryanata dari Kiwoom Sekuritas Indonesia menyoroti adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekspor dan impor. Kenaikan impor yang jauh melampaui ekspor memperbesar kebutuhan akan valuta asing yang berdampak pada posisi rupiah.
"Pertumbuhan impor yang mencapai 7,18 persen secara tahunan, jauh lebih tinggi dibanding ekspor yang hanya 0,90 persen secara tahunan, menunjukkan ekspansi ekonomi saat ini juga meningkatkan kebutuhan valuta asing dan memperbesar tekanan eksternal," kata Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas.
Ia menegaskan bahwa indikator utama pemulihan rupiah adalah kembalinya minat investor asing terhadap aset keuangan domestik. Perbaikan neraca perdagangan dan stabilitas pasar modal akan menjadi sinyal krusial bagi penguatan mata uang garuda ke depan.
"Dari sisi pasar, pembuktian paling krusial adalah kembalinya arus modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) dan saham serta perbaikan neraca eksternal," ujarnya Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas.
Terakhir, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan kepastian hukum dan insentif berusaha guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kerja sama yang solid antara seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam melewati tantangan fluktuasi nilai tukar ini.
"Pemerintah perlu mengkomunikasikan berbagai kebijakan dengan baik. Kepastian dan keadilan hukum perlu dijaga dan ditunjukkan. Kebebasan berinovasi dan insentif berusaha perlu ditingkatkan," pungkas Eddy Junarsin, Dosen FEB UGM.
