Bank Indonesia dinilai perlu mengambil langkah kebijakan yang lebih agresif dengan menaikkan suku bunga acuan guna meredam tekanan terhadap mata uang rupiah yang terus berlanjut, dilansir dari Nasional pada Senin (18/5/2026).
Kredibilitas jangkar kebijakan makroekonomi Indonesia saat ini dipandang mulai terdampak oleh pelemahan nilai tukar tersebut, sehingga penanganan tidak bisa lagi hanya berfokus pada faktor eksternal seperti harga minyak dunia atau kebijakan suku bunga The Fed.
Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menjelaskan bahwa otoritas moneter tertinggi di Indonesia tersebut memikul tanggung jawab besar dalam situasi pasar yang fluktuatif seperti sekarang.
"Dalam situasi seperti ini, bank sentral tidak hanya sedang mengelola inflasi. Bank sentral sedang mempertahankan policy anchor itu sendiri," ujar Fakhrul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia.
Situasi pasar saat ini menunjukkan adanya keraguan terhadap titik keseimbangan baru rupiah serta sinyal penyesuaian kebijakan domestik terkait subsidi dan energi yang belum kuat. Kondisi tersebut membuat beban penyesuaian ekonomi bertumpu pada nilai tukar, sehingga BI disarankan menerapkan strategi pre-emptive dan front loading seperti pada tahun 2018.
"Dalam konteks saat ini, kemungkinan membutuhkan kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin," kata Fakhrul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia.
Langkah penaikan suku bunga tersebut dipandang sebagai instrumen untuk mengendalikan ekspektasi pelaku pasar agar depresiasi rupiah tidak semakin memburuk, bukan mencerminkan kondisi fundamental ekonomi domestik yang sedang runtuh.
"Kenaikan suku bunga kali ini bukan karena ekonomi runtuh atau inflasi sudah tinggi. Justru ini diperlukan agar kita tidak membayar harga yang lebih mahal di kemudian hari akibat kehilangan jangkar ekspektasi," ujar Fakhrul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia.
Kebijakan moneter pada negara berkembang dinilai tidak bisa sekadar responsif terhadap data inflasi yang sudah berjalan, melainkan harus bergerak lebih cepat guna mengantisipasi langkah penyesuaian pasar yang berpotensi lebih agresif.
"Kalau menunggu inflasi muncul penuh di data, biasanya pasar sudah lebih dulu memaksa penyesuaian yang jauh lebih keras," kata Fakhrul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia.
Kendati demikian, pengetatan moneter ini diprediksi tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi riil karena adanya instrumen makroprudensial yang fleksibel serta koordinasi ketat bersama Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga kredit sektor prioritas.
"Ini bukan kebijakan anti-pertumbuhan. Ini adalah upaya menjaga stabilitas makro agar pertumbuhan tidak rusak lebih dalam akibat imported inflation, tekanan neraca, dan lonjakan risk premium," ujar Fakhrul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia.
Penerapan kebijakan hawkish ini juga diproyeksikan mampu memperbaiki yield curve pada pasar obligasi domestik agar tidak terlalu bertumpu pada instrumen jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.
"Kita membutuhkan yield curve yang lebih sehat dan lebih steep," kata Fakhrul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia.
Apabila respons kebijakan moneter dan komunikasi fiskal pemerintah berjalan kredibel, nilai tukar rupiah diperkirakan dapat pulih dari fase overshooting menuju kisaran Rp 16.800 per dolar AS. Pemerintah juga didorong mendiversifikasi sumber pembiayaan non-dolar AS melalui penerbitan Dim Sum Bond atau mata uang RMB.
"Dunia sedang berubah. Likuiditas global tidak lagi hanya bertumpu pada dolar AS. Indonesia harus mulai membangun strategi pembiayaan yang lebih beragam," tutup Fakhrul Fulvian, Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia.
