Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa nilai tukar rupiah saat ini berada dalam kondisi undervalue atau di bawah fundamentalnya saat berbicara dalam konferensi pers KSSK di Istana Merdeka pada Selasa (5/5/2026). Dilansir dari Money, kondisi ini dipengaruhi ketegangan geopolitik Timur Tengah meski indikator makroekonomi domestik tetap solid.
Data makroekonomi menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 2,42 persen. Namun, BI mencatat rupiah telah melemah sebesar 3,65 persen sejak konflik geopolitik memanas hingga ditutup pada level Rp 17.424 per dollar AS.
"Nilai tukar sekarang itu undervalue. Undervalue dan ke depan kita yakini akan stabil dan menguat. Kenapa undervalue? Fundamental kita itu kuat," ujar Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Menghadapi tekanan tersebut, BI menyiapkan tujuh langkah strategis yang telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Strategi tersebut mencakup intervensi pasar, optimalisasi instrumen sekuritas, hingga pengetatan pembelian valas tanpa transaksi dasar.
"Kami melapor kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan tujuh langkah penting yang ditempuh BI untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah itu stabil ke depan," ucap Perry.
Langkah pertama melibatkan intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). BI juga mengoptimalkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna menarik aliran modal asing masuk untuk menambal tekanan pada pasar saham dan SBN.
"Itu koordinasi kami dengan Pak Menteri Keuangan sehingga betul-betul menjaga inflow-nya dari portofolio asing itu masih year to date-nya masih terjadi inflow dan itu memperkuat nilai tukar rupiah," kata Perry.
Langkah selanjutnya mencakup pembelian SBN di pasar sekunder yang hingga kini realisasinya mencapai Rp 123,1 triliun. BI juga bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan likuiditas perbankan tetap memadai, terlihat dari pertumbuhan uang primer sebesar 14,1 persen.
Otoritas moneter turut memperketat batas pembelian valas domestik tanpa underlying dari 100.000 dollar AS menjadi 25.000 dollar AS secara bertahap. BI juga mulai mengembangkan pasar Local Currency Settlement menggunakan Yuan China untuk mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS.
"Termasuk di dalam negeri itu adalah pasar Chinese Yuan dengan Rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Karena local currency kita dengan Yuan China sama rupiah itu sangat tinggi dan sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik Yuan sama Rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dollar sehingga itu bisa memperkuat," tambah Perry.
Sebagai langkah pamungkas, BI memperkuat intervensi pada pasar offshore melalui instrumen NDF dan meningkatkan pengawasan terhadap korporasi dengan permintaan dollar tinggi. Koordinasi dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memantau aktivitas perbankan secara ketat.
"Kami kirim pengawas ke sana (perbankan dan korporasi), koordinasi dengan Bu Frederica Widyasari dari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga," tutur Perry.
