BI Soroti Risiko Digitalisasi Terhadap Stabilitas Arsitektur Keuangan Global

BI Soroti Risiko Digitalisasi Terhadap Stabilitas Arsitektur Keuangan Global

Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono memperingatkan bahwa digitalisasi sektor keuangan menciptakan tantangan baru bagi stabilitas sistem keuangan global pada Jumat (8/5/2026). Keterhubungan lintas negara yang menguat memicu risiko menyebar lebih cepat secara luas.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions ke-4 di Bali, dilansir dari Money. Arsitektur keuangan saat ini ditandai dengan penguatan interaksi antarlembaga dan domain kebijakan yang beragam.

"Dunia tengah memasuki arsitektur keuangan baru yang ditandai oleh semakin kuatnya keterkaitan antarlembaga, antarsektor, dan antardomain kebijakan," kata Thomas, melalui rilis BI.

Thomas menjelaskan bahwa batas antara kebijakan makroprudensial, fiskal, dan moneter kini mulai mengabur. Percepatan transmisi risiko dan potensi guncangan sistemik dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan digitalisasi serta keterkaitan antarnegara yang masif.

Merespons fenomena tersebut, diperlukan integrasi respons kebijakan karena setiap tindakan memiliki dampak multidimensi. Thomas menegaskan perlunya mandat hukum yang jelas bagi otoritas pengawas untuk mengelola koordinasi antarlembaga yang semakin erat.

Otonomi kelembagaan dipandang menjadi elemen krusial bagi bank sentral maupun regulator sektor keuangan lainnya. Langkah ini penting guna menjaga independensi di tengah dinamika arsitektur keuangan baru yang menuntut kerangka pengawasan adaptif terhadap inovasi digital.

Forum berskala internasional ini menghadirkan berbagai praktisi, akademisi, dan peneliti untuk mendiskusikan tata kelola bank sentral. Antusiasme terhadap isu ini terlihat dari masuknya 291 karya ilmiah dari penulis yang berasal dari 34 negara berbeda.

Akselerasi transformasi digital diakui membuka ruang inovasi yang luas bagi sektor keuangan global. Namun, para otoritas dan akademisi dalam forum tersebut menyepakati perlunya penguatan tata kelola serta kesiapan mumpuni dalam menghadapi potensi krisis di masa depan.

Artikel terkait

Rekomendasi