Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menerima banyak pesan protes dari para guru besar mengenai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia, sebuah Badan Usaha Milik Negara khusus ekspor. Informasi tersebut disampaikan Bimo dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pajak pada Jumat (22/5/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Protes dari akademisi tersebut dikirimkan langsung melalui pesan singkat setelah adanya pernyataan presiden dalam sidang paripurna.
"Kemarin (20/5) di pidato presiden, di sidang paripurna ada radical change. Saya banyak sekali dapat WA, yang ikut dalam protes pernyataan guru besar itu pada WA saya 'karepe opo bikin BUMN ekspor?" ungkap Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
Pembentukan BUMN ekspor ini dirancang pemerintah untuk meningkatkan tata kelola serta kapasitas Direktorat Jenderal Pajak. Melalui langkah tersebut, pengawasan terhadap praktik pemindahan keuntungan, penentuan harga transfer, hingga manipulasi penurunan nilai faktur akan diperketat.
"Itu karena paradoks ekonomi karena dengan cara-cara memperbaiki governance misalnya, memperbaiki kapasitas kantor pajak untuk mendeteksi profit shifting, transfer pricing, memperbaiki misalnya kapasitas pemidanaan atas transfer pricing, ada mens rea-nya misalkan, susah karena ekosistemnya kompleks," jelas Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
Bimo menilai bahwa keputusan radikal memang diperlukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan besar dalam ekosistem ekonomi tersebut.
"Maka kalau mau mengubah sebuah PR besar, ya harus berani berkeputusan yang radikal," tambah Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
Melalui skema baru ini, PT Danantara Sumberdaya Indonesia akan mengelola seluruh aktivitas ekspor sumber daya alam satu pintu. Pengelolaan komoditas tersebut mencakup kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi ferro alloy.
Sebagai pihak eksekutor di birokrasi, Bimo menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung dan mengamankan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.
"Jadi sekarang itu prinsipnya kalau sudah ada kebijakan seperti itu, eksekutor seperti kami di birokrat itu SDA saja. Sebelum kebijakan diputuskan, kita support. Kita saran boleh, tetapi kalau sudah diputuskan, ya kita harus dukung dan amankan," pungkas Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
