Konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang mengganggu pelayaran di Selat Hormuz memicu lonjakan harga energi dan memicu risiko krisis pangan serta ketenagakerjaan global pada Mei 2026.
Gangguan rantai pasok global ini terjadi setelah Teheran memperketat akses pelayaran dengan membentuk Persian Gulf Strait Authority (PGSA) untuk menerapkan verifikasi berlapis serta mengenakan biaya transit keamanan berkisar antara US$ 150.000 hingga US$ 2 juta per kapal.
Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) melaporkan bahwa jalur ini sangat vital karena mengalirkan seperlima minyak bumi dan sepertiga pasokan pupuk dunia, sehingga hambatan di selat ini berpotensi menjadi guncangan sistemik yang merusak stabilitas pangan.
"Sudah waktunya untuk mulai berpikir serius tentang bagaimana meningkatkan kapasitas penyerapan negara-negara dan memperkuat ketahanan mereka terhadap hambatan ini," ujar Maximo Torero, Kepala Ekonom FAO.
Sementara itu, penutupan jalur maritim ini berimbas langsung pada pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan merosot ke angka 2,5 persen, disertai lonjakan inflasi di sejumlah negara Asia seperti Laos yang mencapai 10 persen dan Pakistan sebesar 10,9 persen pada April 2026.
"Prospek ekonomi Asia telah memburuk dengan cepat sejak krisis meningkat, mendorong inflasi dan melemahkan kepercayaan konsumen di beberapa negara," kata Komisi Ekonomi Regional PBB (ESCAP).
Kondisi ini diperparah oleh minimnya cadangan bahan bakar di banyak negara berkembang yang hanya bertahan kurang dari tiga bulan, meningkatkan risiko resesi bagi ekonomi yang rentan.
"Krisis yang berkepanjangan dapat memicu gangguan ekonomi yang sebanding dengan guncangan minyak tahun 1973 , termasuk risiko resesi dan inflasi dua digit di negara-negara dengan perekonomian yang rentan," ujar ESCAP.
Di Myanmar, situasi ini memperparah kerawanan pangan akut yang menimpa satu dari empat orang di tengah konflik lokal dan lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Satu dari empat orang di Myanmar mengalami kerawanan pangan akut, ” ungkap Program Pangan Dunia PBB (WFP).
Sektor ketenagakerjaan global ikut terancam akibat hilangnya jam kerja yang setara dengan belasan juta lapangan kerja penuh waktu akibat tingginya harga minyak dunia.
“Di luar dampak kemanusiaannya, krisis Timur Tengah bukanlah gangguan singkat. Ini adalah guncangan yang bergerak lambat dan berpotensi berlangsung lama yang secara bertahap akan membentuk kembali pasar tenaga kerja," tutur Sangheon Lee, Kepala Ekonom ILO.
Penurunan jam kerja ini diproyeksikan terus berlanjut hingga tahun 2027 dan berpotensi menyusutkan pendapatan riil pekerja global hingga 3 triliun dollar AS.
“Jika krisis mengganggu penugasan dan aliran remitansi, dampaknya dapat menyebar ke konsumsi, kemiskinan, dan lapangan kerja lokal di negara asal,” papar ILO.
Di belahan bumi lain, Uni Eropa merespons ancaman kelangkaan pupuk nitrat akibat tersumbatnya pasokan gas alam cair (LNG) dan pupuk dari Selat Hormuz dengan menyiapkan strategi pemanfaatan kotoran sapi jangka panjang bagi para petani.
“Pupuk kandang dapat menjadi kontribusi, tetapi tidak akan pernah dapat menggantikan pupuk berbasis urea, pupuk berbasis nitrogen,” kata Herbert Dorfmann, anggota Parlemen Eropa asal Italia.
