Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong percepatan pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) dan Mini-Liquefied Natural Gas (LNG) sebagai energi alternatif rumah tangga pada Sabtu (9/5/2026). Langkah ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional dan menekan tingginya ketergantungan pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Dilansir dari Ekonomi, upaya optimalisasi stasiun induk CNG serta pembangunan infrastruktur gas non-pipa ini diharapkan memberikan variasi pilihan energi bagi masyarakat. Saat ini, ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG telah menyentuh angka 81 persen dari total kebutuhan nasional, yang berdampak pada beban fiskal negara akibat subsidi.
Fathul Nugraha, Anggota Komite BPH Migas, menjelaskan bahwa keberadaan jaringan gas kota berbasis CNG dan LNG akan meningkatkan efektivitas distribusi energi. Strategi ini dipandang sebagai solusi untuk melakukan konversi menuju sumber energi yang lebih bersih dan efisien bagi konsumen rumah tangga.
"Jadi, tidak terbatas LPG saja, tetapi ada pilihan menggunakan jaringan gas kota [city gas] berbasis CNG dan LNG. Pilihan energi ini juga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran gas dan mendukung target pemerintah dalam konversi energi ke energi yang lebih aman, bersih dan efisien," kata Fathul Nugraha, Anggota Komite BPH Migas.
Fathul menambahkan bahwa pengembangan energi alternatif ini selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada swasembada energi. Penggunaan CNG juga telah mulai diterapkan pada sektor komersial lainnya seperti hotel dan restoran.
"Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa CNG merupakan gas yang berbeda dengan LPG, namun memiliki fungsi serupa sebagai sumber energi. Adapun, pemanfaatan CNG saat ini sudah mulai digunakan di sektor komersial seperti hotel dan restoran," kata Fathul Nugraha, Anggota Komite BPH Migas.
Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu Sambungan Rumah (SR) jaringan gas bumi hingga tahun 2029. BPH Migas menyarankan konversi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) menjadi Stasiun Induk untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah jangkauan jargas.
"Untuk memperluas jangkauan jargas menggunakan CNG, dapat dilakukan melalui konversi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas [SPBG] menjadi Stasiun Induk [Mother Station]. Sedangkan untuk penyaluran penyaluran jargas non-pipa dapat menggunakan mini-LNG," tutur Fathul Nugraha, Anggota Komite BPH Migas.
Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi kunci dalam membangun infrastruktur, terutama di Indonesia Timur. Integrasi antara regulator dan pelaku industri dinilai krusial untuk memaksimalkan potensi gas alam domestik yang melimpah.
"Sehingga potensi gas alam yang melimpah dapat segera dirasakan manfaatnya demi mewujudkan kemandirian energi nasional," pungkas Fathul Nugraha, Anggota Komite BPH Migas.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan jaminan bahwa harga CNG untuk rumah tangga akan tetap terjangkau melalui skema subsidi pemerintah pada Rabu (6/5/2026). Kebijakan ini diambil agar proses transisi energi tidak memberatkan masyarakat kecil yang sebelumnya menggunakan LPG 3 kilogram.
"Baik itu CNG maupun LPG, akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus kita bantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Pemerintah memproyeksikan harga jual CNG dalam kemasan setara 3 kilogram tidak akan melampaui harga eceran tertinggi (HET) LPG subsidi saat ini. Bahlil berharap harga energi alternatif ini nantinya bisa lebih kompetitif atau setidaknya setara dengan harga gas melon di pasar.
"Doakan seperti itu [CNG lebih murah dari LPG] ya. Minimal sama. Minimal sama," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
