Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti indikasi fraud berupa 1.215 debitur KPR pinjam nama di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan baki debet mencapai Rp 628,45 miliar yang melibatkan pengembang PT BAS.
Dilansir dari Keuangan, permasalahan sertifikat kepemilikan rumah yang belum selesai atau tidak diketahui keberadaannya ini memicu potensi kerugian negara hingga Rp 707,18 miliyar, serta dugaan tidak diterapkannya klausul buy back guarantee.
Kasus debitur pinjam nama tersebut kini sedang disidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang atas dugaan pemalsuan dokumen serta perekrutan joki oleh tim khusus bentukan PT BAS.
Penyidik Kejaksaan Negeri Karawang telah memeriksa 104 saksi termasuk pihak perbankan, sementara manajemen BTN memastikan sikap kooperatif dan proaktif guna melindungi nasabah serta industri dari pengembang nakal.
Langkah mitigasi internal kini diperketat oleh BTN melalui validasi data berlapis, pengawasan dokumen kredit, serta seleksi ketat terhadap pengembang yang menjadi mitra kerja sama.
"Ini dilakukan demi melindungi nasabah dan industri perbankan dari oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab," jelas Ramon dalam keterangannya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai posisi dominan developer dalam organisasi kredit menjadi akar masalah kecurangan KPR ini.
"Pola seperti itu sebenarnya memperlihatkan hampir semua celah klasik fraud KPR," ujarnya kepada Kontan, Senin (25/5/2026).
Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi menegaskan pentingnya fungsi kontrol internal, kepatuhan, serta audit guna memastikan seluruh pihak menjalankan prosedur.
"Semua proses bisnis yang dijalankan itu tentunya ada kontrol internalnya, ada compliance-nya, ada auditnya. Jadi itu yang memastikan bahwa setiap pihak terkait menjalankan prosedur yang ada," jelas Hery.
EVP Corporate Communication Bank Central Asia (BCA) Hera F. Haryn menjelaskan pihaknya terus memperkuat credit scoring dan menyediakan solusi proaktif untuk menekan rasio kredit bermasalah.
"Rasio NPL kami ada di 1,9% hingga Maret 2026. Kami menargetkan penyaluran KPR tumbuh 6%–7% tahun ini dengan kualitas kredit tetap dijaga pada level yang sehat dan prudent," ungkap Hera.
Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menambahkan bahwa dampak pembongkaran fraud ini akan langsung memengaruhi bisnis dan arus kas perbankan.
"Dampak dari terbongkarnya akan berpengaruh ke bisnis dan cash flow. Bila pihak terlibat semakin kesulitan membayar karena bisnis menurun, NPL bank akan terkena dampaknya," ujar Trioksa.
