Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Pegunungan menggelar Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di Aston Hotel, Jayapura pada Rabu, 20 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah berbasis digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia.
Asisten III Setda Papua Pegunungan Lukas Kossay resmi membuka kegiatan penatausahaan keuangan daerah ini dengan mewakili Gubernur Papua Pegunungan John Tabo. Pelatihan digital yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga 22 Mei 2026 ini diikuti oleh 225 peserta dari tingkat provinsi dan delapan kabupaten.
Dalam pidato gubernur yang dibacakan oleh Lukas Kossay, pihak pemerintah menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, ketertiban, dan kedisiplinan waktu dalam mengelola anggaran publik. Sistem SIPD-RI kini menjadi acuan wajib bagi seluruh instansi di wilayah Papua Pegunungan untuk menggantikan sistem manual.
"Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin waktu," ujar Lukas Kossay saat membacakan sambutan gubernur.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen meningkatkan efektivitas anggaran melalui digitalisasi, serta mengingatkan jajaran organisasi perangkat daerah untuk rajin memantau pelaporan keuangan. Lukas Kossay juga menyatakan bahwa kepatuhan hukum merupakan prioritas utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kita tidak boleh keluar dari aturan yang menjadi payung hukum pengelolaan keuangan daerah," tegas Lukas Kossay.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Papua Pegunungan Debi Dince Yoweni menjelaskan bahwa rincian peserta bimbingan teknis terdiri atas 131 utusan perangkat daerah provinsi dan 94 perwakilan dari delapan kabupaten. Materi pelatihan diberikan langsung oleh narasumber dari Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
"Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab," ujar Debi Yoweni.
Peningkatan kompetensi ini diharapkan mampu mendongkrak profesionalisme ASN dalam menyusun administrasi serta laporan keuangan daerah. Debi Yoweni turut meminta seluruh operator, sekretaris, dan kepala dinas untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat guna mendukung visi pembangunan daerah.
"Pastikan setiap materi yang diterima dapat diimplementasikan di perangkat daerah masing-masing," kata Debi Yoweni.
Penyelenggaraan kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan demi mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Panitia berharap peningkatan kapasitas aparatur sipil negara tersebut dapat berkontribusi positif bagi kemajuan wilayah.
"Mari membangun Papua Pegunungan dengan kasih, Honai kita bersama," ujar Debi Yoweni menutup laporan panitia.
