Badan Pusat Statistik (BPS) mengidentifikasi sebanyak 211 Rukun Warga (RW) di Jakarta masuk dalam kategori kumuh berdasarkan hasil pendataan terbaru yang difinalisasi pada Rabu (6/5/2026). Temuan tersebut dilansir dari Megapolitan sebagai bagian dari upaya pemerintah memetakan tantangan permukiman di wilayah Ibu Kota.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil validasi data yang dilakukan sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Pendataan ini menggunakan metode modern yang menggabungkan observasi lapangan dengan analisis teknologi terkini.
"Dari hasil pendataan terakhir yang dilakukan tahun 2025 dan kemudian finalisasi angka di tahun 2026 maka yang teridentifikasi sebagai RW Kumuh adalah 211 RW Kumuh," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat.
BPS melakukan pembaruan teknik pengumpulan data guna meningkatkan akurasi laporan di tingkat wilayah. Amalia menyebutkan bahwa integrasi citra satelit menjadi kunci dalam proses verifikasi kondisi fisik di lapangan.
"Ini merupakan hasil kombinasi antara pendataan lapangan dengan hasil citra satelit," lanjut Amalia Adininggar Widyasanti.
Kriteria penilaian RW kumuh mencakup 11 indikator komprehensif, termasuk kepadatan penduduk, kondisi sanitasi, ventilasi bangunan, hingga fasilitas umum seperti penerangan jalan dan saluran air. Penilaian dilakukan secara bertahap mulai dari unit terkecil di tingkat RT.
"Jadi esensinya adalah kekumuhan dari suatu RT yang kemudian nanti kita agregasi menjadi RW kumuh, tidak hanya dilihat dari bentuk bangunan dan kepadatan bangunannya saja dan kelayakan bangunan, tetapi juga dilihat dari kondisi fasilitas lingkungan dan sanitasi," ujar Amalia Adininggar Widyasanti.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan perhatian khusus terhadap sebaran wilayah kumuh yang didominasi oleh kawasan di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kepadatan penduduk yang ekstrem di dua wilayah tersebut menjadi faktor utama tingginya angka kekumuhan.
"Ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah- daerah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang akan mendapatkan perhatian," ucap Pramono Anung.
Kecamatan Tambora di Jakarta Barat menjadi salah satu lokasi yang disoroti secara spesifik oleh Gubernur setelah melakukan peninjauan langsung ke berbagai kelurahan di Jakarta.
"Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu," kata Pramono Anung.
Meskipun masih terdapat ratusan RW kumuh, data menunjukkan adanya tren penurunan sebesar 52,58 persen jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 silam.
"Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen," ungkap Pramono Anung.
Pramono menegaskan bahwa penurunan ini merupakan hasil proses panjang mengingat kompleksitas masalah kependudukan di Jakarta yang terus berkembang setiap tahunnya.
"Saya tidak mau mengklaim bahwa itu semua adalah hasil dari apa yang kami lakukan, tetapi kalau melihat perkembangan jumlah penduduk bertambah, kemudian persoalan-persoalan lapangannya juga semakin kompleks, ada penurunan hampir 52 persen lebih menurut saya sudah hal yang luar biasa dan saya mensyukuri itu," kata Pramono Anung.
