PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI mencatat realisasi penyaluran pembiayaan Kredit Program Perumahan mencapai Rp844 miliar per 21 Mei 2026. Capaian tersebut setara dengan 67 persen dari total target penyaluran perseroan yang dipatok sebesar Rp1,2 triliun sepanjang tahun ini.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi kontribusi BSI dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat saat bertemu direksi bank di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Secara nasional, serapan anggaran Kredit Usaha Rakyat Perumahan melalui program KPP telah menyentuh angka Rp16,2 triliun.
Pembiayaan ini banyak menyasar sektor UMKM dari sisi pasokan, seperti kontraktor dan toko bangunan, serta konsumen perorangan dari sisi permintaan. Untuk mempercepat penyerapan, Kementerian PKP kini menyiapkan lahan di berbagai wilayah padat penduduk guna meluncurkan proyek pembangunan baru bersama perbankan.
"Karena kita tahu masyarakat Indonesia adalah masyarakat terbesar umat Muslimnya dan penetrasi ekonomi syariah masih tinggi peluang untuk peningkatannya," kata Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama BSI.
Pihak bank aktif menggandeng organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk memperluas jangkauan nasabah subsidi. Langkah ini dibarengi dengan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang sudah terealisasi sebanyak 1.250 unit rumah dari target total 5.540 unit.
"Sehingga kami akan lebih mudah untuk menggali potensinya, termasuk juga yang kami dorong adalah guru-guru di pesantren-pesantren untuk bisa menikmati program (KPP) ini," ujar Anggoro.
BSI menetapkan batas pembiayaan awal bagi pelaku usaha hingga Rp5 miliar yang dapat bergulir sampai Rp20 milar. Sementara untuk kategori permintaan perorangan di bawah Rp100 juta, masyarakat bisa mengakses pembiayaan tanpa agunan dengan bunga 0,5 persen per bulan.
"Jadi kalau kita lihat target tahun ini untuk BSI, untuk KUR KPP itu adalah Rp 1,2 triliun," kata Anggoro.
Manajemen menegaskan kesiapan perusahaan untuk memaksimalkan seluruh ekosistem syariah dalam memenuhi sisa target pembiayaan perumahan rakyat yang telah ditetapkan pemerintah.
"Tentu saja kami di BSI selama ini spiritnya adalah melakukan yang terbaik," lanjut Anggoro.
Pihak korporasi juga membuka ruang diskusi berkala demi menyelaraskan model pembiayaan syariah dengan cetak biru pembangunan infrastruktur nasional.
"Kami berterima kasih dapat berdiskusi langsung terkait program-program pemerintah. BSI berkomitmen mendukung program pemerintah termasuk dalam sektor perumahan," ujar Anggoro.
Koordinasi intensif terus berjalan guna memastikan penyaluran dana tepat sasaran pada kelompok masyarakat yang membutuhkan hunian pertama.
"Dalam pertemuan ini kami juga membahas rencana dukungan BSI terhadap program perumahan ke depan serta meminta arahan dan masukan dari Menteri PKP agar kolaborasi ini bisa semakin optimal," tambah Anggoro.
Kementerian PKP menyatakan tingginya angka serapan mencerminkan respons positif masyarakat terhadap program intervensi perumahan pemerintah.
"Jadi ini program yang sangat berhasil, karena per hari ini KUR Perumahan sudah terserap Rp 16 triliun," kata Maruarar.
Struktur pembiayaan menunjukkan bahwa segmen masyarakat menengah ke bawah menjadi motor utama penggerak tingginya permintaan pasar.
"Dan yang paling banyak seperti di BSI, kalau tidak salah strukturnya justru yang Rp 100 juta ke bawah, yang paling banyak demandnya," ujar Maruarar.
Kementerian PKP mencontohkan wilayah Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu daerah dengan tingkat realisasi tinggi yang memicu perputaran ekonomi lokal pada sektor material dan konstruksi.
"Jadi angka ini menunjukkan dari segi demand yang jauh lebih besar. Ini sangat menolong rakyat," menurut Maruarar.
Pemerintah menargetkan perluasan program pembiayaan ini mampu menumbuhkan kekuatan ekonomi baru di daerah lewat penguatan kapasitas usaha mikro.
"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi BSI terhadap program-program pemerintah termasuk di bidang perumahan. Kolaborasi seperti ini penting agar semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah layak dan terjangkau," ujar Menteri PKP.
Sosialisasi yang masif di tingkat regional terbukti mendongkrak angka realisasi pembiayaan secara signifikan dalam waktu singkat.
"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi BSI terhadap program-program pemerintah termasuk di bidang perumahan. Kolaborasi seperti ini penting agar semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah layak dan terjangkau," ujar Menteri PKP.
Kementerian PKP juga mengonfirmasi kepastian ketersediaan aset tanah negara setelah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
"Ispan saya berharap lokasi-lokasi tanah yang sudah disiapkan (Menteri ATR) Pak Nusron, itu bisa juga 1-2 groundbreaking dari BSI tahun ini. Apakah mungkin di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di Sumatra Utara, terutama di daerah padat penduduk," ucap Ara.
"Jadi ini fasilitas untuk pelaku UMKM, apakah dia untuk renovasi rumah, beli rumah, atau ruko yang bisa untuk usaha. Nah itulah sebabnya bagi kami di BSI itu bagian dari kita memberikan fasilitas untuk perorangan UMKM," ujar Anggoro.
