Perum Bulog membatasi penyaluran Minyakita hanya ke pasar rakyat yang terdaftar dalam sistem pemantauan dan pasar tradisional pada Senin (11/5/2026). Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa aturan baru tersebut membuat Minyakita tidak lagi tersedia di semua lini pasar. Selain zonasi pasar, regulasi ini mewajibkan setiap pengecer untuk mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat menerima pasokan.
"Jadi mungkin ada beberapa yang belum mengerti. Kalau memang di retail-retail modern ataupun di pasar-pasar di luar SP2KP dan non-tradisional memang Bulog tidak menyalurkan Minyakita. Karena sesuai dengan aturan Permendag yang baru, Bulog hanya boleh menyalurkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional kepada para pengecer yang punya NIB. Kalau tidak punya NIB kami tidak boleh menyerahkan," ujar Rizal, Direktur Utama Bulog.
Sementara itu, porsi penyaluran melalui BUMN pangan ternyata dibatasi hanya sekitar 35 persen dari total distribusi nasional. Direktur Pemasaran Bulog, Febby Novita, menyatakan bahwa dari porsi tersebut, Bulog berbagi tugas dengan lembaga plat merah lainnya seperti ID Food dan Agrinas Palma.
"Kan dari 100% sesuai Permendag 43, 35% ke BUMN pangan, bukan Bulog saja. Bulog paling sekitar 70%. Tapi kan banyak sisa dari produsen dan lain-lainnya. Itu yang seharusnya kita duduk bersama kerja sama dengan para pengambil kebijakan dan produsen mana-mana yang mereka distribusiin. Karena kan kalo dari 100% DMO berarti Bulog nggak sampe 35% karena itu kan dibagi sama BUMN pangan yang lain," beber Febby, Direktur Pemasaran Bulog.
Hingga saat ini, tercatat sekitar 110 juta liter Minyakita telah digelontorkan Bulog ke berbagai wilayah di Indonesia. Febby mengklaim intervensi ini telah berdampak positif pada stabilitas pasokan di lapangan meskipun peran produsen swasta masih mendominasi pasar.
"Kalau di Bulog aja sekitar 110 juta liter seluruh Indonesia. Kita maksimalkan dulu di pasar SP2KP baru pengecer-pengecer lainnya. Dan Alhamdulillah sejak penugasan ke Bulog sebagian wilayah Indonesia hampir 90% sudah hijau ya untuk minyak gorengnya. Tapi kan itu bukan hanya Bulog saja, karena 65% kan dari produsen ya," tutup Febby, Direktur Pemasaran Bulog.
