Perum Bulog mengonfirmasi bahwa mayoritas distribusi minyak goreng rakyat atau MinyaKita dikelola oleh pihak swasta di tengah laporan kelangkaan stok pada Senin (11/5/2026). Dilansir dari Money, porsi penyaluran melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya ditetapkan minimal sebesar 35 persen.
Direktur Pemasaran Bulog Febby Novita menjelaskan bahwa pembagian kuota penyaluran MinyaKita telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025. Dari total jatah BUMN, Bulog memegang porsi sekitar 70 persen sementara sisanya dikelola BUMN pangan lain.
"35 persen ke BUMN pangan ya, bukan Bulog saja ya, BUMN pangan, pasti bulog itu paling sekitar 70 persen dari 31 persen berarti 21 persen," kata Febby Novita, Direktur Pemasaran Bulog.
Pihak Bulog mencatat bahwa sekitar 75 persen dari domestic market obligation (DMO) MinyaKita sebenarnya mengalir melalui distributor swasta tingkat satu dan dua. Febby menekankan perlunya koordinasi antara BUMN pangan dan distributor swasta guna mengatasi hambatan pasokan di pasar-pasar tradisional.
"Karena kan kalau dari 100 persen DMO berarti bulog itu cuman menyalurkan, ya nggak nyampe 35 persen, karena kan 35 persen itu bagi dua sama BUMN pangan yang lain," ujar Febby Novita, Direktur Pemasaran Bulog.
Data operasional menunjukkan Bulog telah mendistribusikan total 110 juta liter MinyaKita sepanjang periode Januari hingga Mei 2026. Penyaluran tersebut diprioritaskan untuk pasar yang masuk dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) guna menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen.
"Tapi kan itu bukan hanya bulog aja, sebenarnya kan 65 persen-nya masih di wilayah produsen ya," tutur Febby Novita, Direktur Pemasaran Bulog.
Di sisi lain, Ombudsman RI melaporkan kondisi kritis di lapangan setelah melakukan inspeksi mendadak pada Senin (8/5/2026). Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar menemukan kekosongan stok MinyaKita di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Senen, Jakarta.
Temuan di Pasar Raya Johar Baru menunjukkan harga MinyaKita mencapai Rp19.000 per liter, jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700. Situasi ini memaksa konsumen beralih ke minyak goreng premium yang harganya menyentuh angka Rp24.000 per liter.
"Pemerintah perlu memastikan distribusi bahan pokok berjalan optimal serta melakukan pengendalian harga secara efektif agar tidak terjadi gejolak yang merugikan masyarakat," kata Abdul Ghoffar, Anggota Ombudsman RI.
