Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menargetkan penguasaan cadangan beras nasional hingga 70 persen untuk memperkuat tata kelola pangan di Jakarta pada Senin (11/5/2026). Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mencapai kemandirian pangan nasional.
Target ambisius tersebut muncul di tengah kondisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini melimpah, namun secara persentase masih berada di bawah 20 persen dari total stok nasional. Dilansir dari Money, upaya pembesaran peran Bulog ini akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan intervensi pasar yang lebih efektif.
“Kita Bulog nanti akan dibesarkan, jadi targetnya bukan hanya 50 persen kalau perlu 70 persen kita ke depannya,” kata Rizal saat ditemui di sela HUT Bulog ke 59 di kantornya, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Guna merealisasikan target tersebut, pemerintah menginstruksikan pembangunan infrastruktur penyimpanan secara masif di berbagai wilayah. Saat ini, kapasitas gudang yang dimiliki Bulog baru mampu menampung 3 juta ton beras, sementara stok CBP yang ada telah melampaui angka 5,2 juta ton.
Pemerintah tengah menggarap proyek pembangunan 100 gudang baru yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan prioritas pada daerah-daerah terluar. Hal ini dilakukan untuk menopang ambisi Presiden agar Indonesia tidak lagi bergantung pada komoditas impor.
“Kita diperintahkan Bapak Presiden untuk bangun gudang terus,” ujar Rizal.
Berdasarkan data operasional, stok CBP diproyeksikan akan terus meningkat hingga menyentuh angka 6 juta ton pada akhir Mei mendatang. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan gambaran mengenai rasio ketersediaan pangan di gudang pemerintah dibandingkan produksi nasional.
“Kalau produksi kita 34 juta ton, 5 juta ton adalah 15 persen,” ujar Amran saat ditemui di gudang Bulog Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).
Keterlibatan pihak swasta dalam perdagangan beras saat ini masih dipandang dominan oleh pengamat sektor agraris. Eliza Mardian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mencatat bahwa dominasi swasta mencapai 80 persen, sehingga kontrol pemerintah terhadap harga pasar belum maksimal.
“Volume perdagangan beras nasional masih didominasi jaringan swasta sekitar 80 persen lebih dan distribusi intervensi pemerintah belum cukup kuat serta cepat untuk memengaruhi harga pasar secara luas,” kata Eliza saat dihubungi Kompas.com, Senin.
Eliza juga menyoroti fenomena kenaikan harga beras yang dipicu oleh penyesuaian harga pembelian gabah kering panen (GKP) dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Menurutnya, hal ini menciptakan struktur harga baru di pasar yang sulit untuk kembali ke level sebelumnya.
“Ada keseimbangan harga baru. Jadi nggak bisa turun ke semula meski CBP banyak,” tutur Eliza.
Meskipun stok di gudang Bulog tercatat dalam sejarah sebagai capaian tertinggi, fungsinya saat ini lebih ditekankan pada pengendalian volatilitas harga. Cadangan besar tersebut dimaksudkan agar fluktuasi harga tidak terjadi secara drastis bagi konsumen luas.
“Bukan untuk mengembalikan harga ke level lama terus jadi alternatif bagi masyarakat agar bisa membeli harga beras dengan harga terjangkau,” kata Eliza.
