Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengusulkan agar aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri kembali menerima tunjangan beras dalam bentuk fisik atau natura pada Rabu (6/5/2026). Langkah ini diajukan menyusul kondisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini melimpah di gudang-gudang milik Bulog.
Pengembalian skema penyaluran fisik ini bertujuan untuk menyerap persediaan nasional yang sangat besar, sebagaimana dilansir dari Money. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan usulan tersebut secara langsung saat melakukan peninjauan di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara.
"Mumpung beras Bulog itu berlimpah kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu waktu kita masih kecil-kecil," ujar Rizal saat ditemui di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/5/2026).
Rencana tersebut secara spesifik menargetkan penggunaan komoditas berkualitas tertentu untuk menjaga standar konsumsi para abdi negara. Menurut keterangan Rizal, klasifikasi beras yang disiapkan untuk program tunjangan ini adalah kualitas medium.
"Berasnya medium, beras medium," tutur Rizal.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 67 Tahun 2020, personel aktif berhak atas 10 kilogram beras atau uang tunai senilai Rp 8.074 per kilogram. Saat ini, Bulog tengah menghadapi tantangan kapasitas penyimpanan karena total stok CBP telah menyentuh angka 5,2 juta ton.
Kapasitas total gudang milik perusahaan pelat merah tersebut sebenarnya hanya mampu menampung 3,7 juta ton beras. Guna mengatasi kelebihan muatan tersebut, manajemen Bulog menempuh kebijakan penyewaan gudang pihak swasta sembari mempercepat pembangunan infrastruktur penyimpanan baru di wilayah terpencil.
"Sekarang sedang proses dan nanti diprioritaskan untuk di pulau-pulau terdepan," ucap Rizal.
