Pembentukan Badan Usaha Milik Negara khusus ekspor di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi Danantara dinilai mampu memperkuat tata kelola perdagangan sumber daya alam Indonesia pada Kamis (21/5/2026).
Langkah strategis tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Kebijakan ini juga diproyeksikan dapat memaksimalkan keuntungan negara dari sektor ekspor komoditas strategis melalui sistem perdagangan nasional yang lebih terintegrasi.
Integrasi komoditas ekspor dinilai mendesak karena tata niaga ekspor komoditas strategis nasional selama ini masih menghadapi persoalan struktural. Hambatan tersebut meliputi praktik underpricing, lemahnya kontrol rantai perdagangan internasional, kebocoran devisa hasil ekspor, hingga rendahnya posisi tawar Indonesia di pasar global.
"Pembentukan BUMN ekspor di bawah Danantara dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem perdagangan nasional," ujar Ahmad Labib, Anggota Komisi VI DPR RI.
Optimalisasi pendapatan negara menjadi fokus utama mengingat nilai tambah dari kekayaan alam nasional dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal akibat sistem ekspor yang berjalan parsial.
"Kehadiran perusahaan negara yang berfungsi sebagai aggregator sekaligus pengelola perdagangan ekspor SDA strategis diharapkan mampu mendorong optimalisasi keuntungan perdagangan global bagi pendapatan negara," jelas Ahmad Labib, Anggota Komisi VI DPR RI.
Penerapan mekanisme satu pintu atau one gate export diproyeksikan menjadi solusi untuk mengintegrasikan ekspor komoditas tertentu seperti batu bara, crude palm oil (CPO), nikel, hingga ferro alloy agar berjalan dalam sistem yang terkoordinasi.
"Selama ini Indonesia masih cukup sering berada pada posisi price taker karena sistem ekspor berjalan terfragmentasi. Jika perdagangan ekspor strategis dapat terintegrasi melalui mekanisme nasional yang lebih kuat, maka peluang untuk meningkatkan leverage perdagangan, menjaga stabilitas pasar, serta meminimalkan praktik under invoicing akan semakin besar," tegas Ahmad Labib, Anggota Komisi VI DPR RI.
Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, BPI Danantara, dan BUMN juga memandang wacana ini sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Namun, pemerintah diingatkan agar implementasi skema operasional ini tetap dirancang profesional tanpa menciptakan hambatan birokrasi baru bagi para pelaku usaha nasional.
"Yang terpenting adalah bagaimana negara dapat hadir melalui BUMN ekspor untuk memperkuat tata kelola SDA secara lebih strategis, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional, sehingga kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi negara dan masyarakat," pungkas Ahmad Labib, Anggota Komisi VI DPR RI.
