Bursa Efek Indonesia Pantau Ketat Free Float Saham Perbankan

Likuiditas perdagangan saham di sektor perbankan kini menjadi perhatian serius bagi otoritas pasar modal. Hal ini dipicu oleh masih banyaknya emiten bank di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang belum memenuhi porsi kepemilikan publik atau free float sesuai ketentuan minimum.

Dilansir dari Market, sejumlah bank besar bahkan mencatatkan porsi saham publik yang masih di bawah ambang batas transisi sebesar 12,5 persen. Beberapa di antaranya meliputi PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) yang hanya memiliki porsi 7,5 persen.

Data per 31 Maret 2026 menunjukkan kewajiban bagi emiten dengan kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun untuk memenuhi free float minimal 12,5 persen pada 31 Maret 2027. Angka ini wajib ditingkatkan menjadi 15 persen pada 31 Maret 2028.

Sementara itu, bagi perusahaan dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun, BEI memberikan tenggat waktu hingga 31 Maret 2029 untuk mencapai porsi 15 persen. Ketentuan ini bertujuan agar jumlah saham yang beredar di masyarakat mencapai minimal 50 juta saham.

Kecilnya jumlah saham publik dianggap membatasi ruang gerak investor dalam bertransaksi. Kondisi tersebut memicu likuiditas perdagangan menjadi tipis dan membuat pergerakan harga saham cenderung lebih volatil di pasar.

Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk., berpendapat bahwa strategi yang dijalankan secara bersamaan merupakan pendekatan yang masuk akal bagi perusahaan.

"Memang realistis untuk menjalankan strategi ‘sekalian jalan’ melalui kombinasi right issue, masuknya strategic investor, atau konsolidasi, sehingga penambahan modal, penguatan struktur permodalan, dan pemenuhan free float dapat tercapai secara bersamaan," ujar Efdinal.

Efdinal menambahkan bahwa jika peningkatan porsi publik dilakukan lewat right issue, maka modal bank akan bertambah dan likuiditas ikut naik. Namun, jika pemenuhan dilakukan lewat pelepasan saham oleh pengendali, hal itu tidak berdampak langsung pada modal bank.

Secara finansial, kewajiban pemenuhan 15 persen saham publik ini diklaim tidak mengganggu kesehatan keuangan perbankan. Tantangan terbesar justru dihadapi oleh emiten dengan kapitalisasi kecil dalam menarik minat investor strategis.

Hingga saat ini, Bank Oke belum memiliki rencana pasti terkait aksi korporasi seperti right issue. Efdinal menyebut bahwa opsi tersebut masih dalam tahap pertimbangan seiring adanya masa tenggang yang diberikan otoritas bursa.

Berbeda dengan sejumlah bank di atas, beberapa emiten perbankan raksasa sudah memiliki porsi kepemilikan publik yang cukup tinggi. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya, mencatatkan free float sebesar 46,28 persen.

Berikut adalah rincian data kepemilikan publik pada sejumlah bank berdasarkan pantauan data hingga 9 Mei 2026: