Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai pemilik cadangan aspal alam terbesar di dunia yang terkonsentrasi di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Wilayah ini dikenal luas sebagai penghasil utama Aspal Buton atau yang populer dengan sebutan Asbuton.
Dilansir dari Kompas, data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan deposit aspal alam di lokasi tersebut menyentuh angka sekitar 694 juta ton. Jumlah masif ini secara teoretis diproyeksikan sanggup mencukupi kebutuhan aspal dalam negeri hingga berabad-abad ke depan.
Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) milik Kementerian PU mencatat secara rinci data cadangan tersebut sebagai bagian dari aset strategis nasional. Potensi besar ini menjadi kunci untuk melepaskan diri dari ketergantungan pengadaan material luar negeri.
Kebutuhan aspal nasional setiap tahun rata-rata berada pada kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton. Namun, faktanya sekitar 78 persen dari total kebutuhan tersebut masih harus dipenuhi melalui skema impor aspal minyak.
Pemerintah kini mulai mengambil langkah serius untuk mendorong pemanfaatan Asbuton guna memperkuat ketahanan infrastruktur. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir ketergantungan pada aspal impor yang harganya sangat fluktuatif.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait maksimalisasi sumber daya domestik. Hal ini penting untuk menghadapi ketidakpastian situasi global saat ini.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti. Apa yang kita miliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama," ujar Dody dikutip dari laman Kementerian PU, Kamis (7/5/2026).
Ketergantungan pada impor yang berasal dari turunan minyak bumi menjadi titik lemah bagi pembangunan jalan nasional. Gangguan pasokan atau kenaikan harga energi dunia secara otomatis akan melambungkan biaya proyek infrastruktur di tanah air.
Meskipun memiliki kualitas yang diakui secara global, penggunaan Asbuton olahan dalam lima tahun terakhir masih relatif minim. Rata-rata pemanfaatannya baru menyentuh angka 4 persen dari total serapan aspal secara nasional.
Dody memaparkan bahwa pada tahun 2024, kebutuhan aspal mencapai 1,056 juta ton dan diprediksi akan terus merangkak naik hingga 1,5 juta ton. Dominasi aspal impor sebesar 78 persen pun terus diupayakan untuk ditekan lewat berbagai regulasi.
Target Substitusi dan Dampak Ekonomi
Pemerintah tengah menyusun kebijakan wajib penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi minimal 30 persen atau A30 dalam campuran aspal jalan. Langkah ini diharapkan mampu memangkas volume impor hingga separuhnya.
Kebijakan substitusi A30 dinilai sebagai solusi strategis untuk mengamankan pasokan material pembangunan dari gejolak energi global. Selain manfaat teknis, terdapat potensi dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi kas negara.
Implementasi kebijakan ini diprediksi mampu menghemat devisa negara hingga Rp 4,08 triliun per tahun. Selain itu, potensi penerimaan pajak diperkirakan meningkat sebesar Rp 1,6 triliun setiap tahunnya.
Program ini juga bertujuan untuk memajukan industri pengolahan dalam negeri. Fokus utamanya adalah pemenuhan standar SNI serta pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 40 persen.
Tantangan Standardisasi Mutu Produk
Pakar Perkerasan Aspal dan Jalan, Purnomo, menyoroti tantangan besar yang masih membayangi pemanfaatan Asbuton. Menurut mantan Direktur Teknik Bina Marga Kementerian PU tersebut, masalah utamanya terletak pada konsistensi standardisasi mutu produk.
Purnomo berpendapat bahwa kendala Asbuton bukan berasal dari ketersediaan bahan baku yang melimpah. Persoalan justru muncul pada proses verifikasi kualitas produk yang belum teruji secara luas di skala industri besar.
"Tanpa standarissasi yang solid dan pengawasan mutu yang independen, penggunaan campuran 30 persen berisiko menurunkan usia pakai jalan nasional," kritik Purnomo.
Ia menekankan bahwa penetapan aturan wajib pakai saja tidak akan cukup tanpa kepastian teknis. Industri pengolahan di Pulau Buton harus mampu memproduksi aspal dengan spesifikasi yang setara dengan aspal impor berbasis minyak bumi.
Purnomo juga mengingatkan bahwa status deposit aspal saat ini masih dikategorikan sebagai terduga dalam kacamata industri pertambangan. Hal ini menandakan perlunya eksplorasi lebih mendalam untuk mengonfirmasi data tersebut.
"Perkiraan deposit itu terduga, belum terkonfirmasi. Data tersebut belum melalui proses konfirmasi yang memadai lewat eksplorasi menyeluruh," ujar Purnomo.
