Indonesia tercatat sebagai negara dengan deposit aspal alam paling besar di dunia yang seluruhnya berada di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Dilansir dari Kompas, data Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan volume cadangan tersebut menyentuh 694 juta ton.
Besarnya kekayaan alam ini secara teori mampu mencukupi kebutuhan proyek jalan nasional hingga ratusan tahun mendatang. Namun, Menteri PU Dody Hanggodo menyayangkan potensi luar biasa dari Aspal Buton (Asbuton) yang selama ini justru cenderung diabaikan dalam pembangunan infrastruktur.
Data lapangan mengungkapkan bahwa serapan material lokal ini hanya berkisar antara 40.000 hingga 50.000 ton per tahun. Angka ini dianggap sangat kecil jika dibandingkan dengan ketergantungan Indonesia terhadap produk luar negeri yang menguras devisa.
Dody menjelaskan bahwa sekitar 80 persen kebutuhan aspal di tanah air saat ini masih dipenuhi melalui aspal minyak (asmin) impor. Lonjakan harga aspal juga tidak terhindarkan dalam beberapa bulan terakhir sebagai dampak dari ketegangan militer yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
"Ketergantungan adalah sebuah risiko. Dalam pembangunan nasional, risiko harus kita kelola dengan sangat disiplin agar cost tidak meledak," tegas Dody dikutip pada Kamis (7/5/2026).
Menurut Dody, tingginya ketergantungan pada impor memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kenaikan harga minyak mentah dunia secara otomatis memicu pembengkakan biaya proyek jalan di berbagai wilayah pelosok Nusantara.
Di sisi lain, keakuratan data cadangan aspal yang dirilis pemerintah tersebut mendapat sorotan dari kalangan akademisi dan praktisi. Pakar Perkerasan Aspal dan Jalan, Purnomo, menyebutkan bahwa angka 694 juta ton itu belum sepenuhnya terkonfirmasi melalui proses teknis yang baku.
Mantan Direktur Teknik Bina Marga Kementerian PU tersebut memberikan catatan bahwa status cadangan yang dipublikasikan saat ini masih berupa dugaan. Dalam standar industri pertambangan, angka tersebut belum memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena minimnya kegiatan eksplorasi fisik.
"Perkiraan deposit itu terduga, belum terkonfirmasi. Data tersebut belum melalui proses konfirmasi yang memadai lewat eksplorasi menyeluruh," ujar Purnomo.
Persoalan data ini juga dipicu oleh rumitnya tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah terfragmentasi sejak masa reformasi. Pembagian lahan oleh pemerintah daerah dinilai kurang efektif karena lahan potensial kini terbagi dalam izin-izin kecil tanpa ada eksplorasi serius untuk memastikan kualitas cadangan.
Tantangan Standarisasi Kualitas Industri
Selain masalah kepastian data, Purnomo menyoroti belum adanya standar kualitas yang ketat untuk pemanfaatan Asbuton secara masif. Ia menilai inkonsistensi produk menjadi hambatan utama mengapa aspal dari Pulau Buton sulit bersaing di pasar industri konstruksi nasional.
Produksi aspal domestik, khususnya yang berasal dari olahan Asbuton, masih tertatih dalam melewati tahap verifikasi mutu pada skala industri besar. Tanpa adanya jaminan kualitas yang solid, penggunaan aspal lokal dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada ketahanan infrastruktur.
"Tanpa standarissasi yang solid dan pengawasan mutu yang independen, penggunaan campuran 30 persen berisiko menurunkan usia pakai jalan nasional," kritik Purnomo.
Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pembuatan regulasi yang mewajibkan penggunaan aspal lokal. Industri pengolahan di Pulau Buton harus didorong untuk mampu memproduksi aspal dengan spesifikasi teknis yang setara atau bahkan melebihi aspal minyak impor demi menjamin kualitas jalan nasional.
