Camat Tambora Pangestu Aji memberikan tanggapan terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai kondisi permukiman di Jakarta Barat. Dilansir dari Megapolitan, Pangestu mengonfirmasi bahwa mayoritas kelurahan di Kecamatan Tambora pada Kamis (7/5/2026) masih menyandang status sebagai wilayah rukun warga (RW) kumuh.
Data kecamatan menunjukkan bahwa delapan dari total 11 kelurahan di Tambora memiliki kawasan kumuh dengan tingkat kerawanan mulai dari sangat ringan hingga berat. Sebaran wilayah tersebut mencakup Kelurahan Kalianyar, Duri Selatan, Tanah Sereal, Krendang, Jembatan Besi, Angke, Jembatan Lima, dan Pekojan.
"Adapun sebarannya meliputi Kelurahan Kalianyar, Duri Selatan, Tanah Sereal, Krendang, Jembatan Besi, Angke, Jembatan Lima, dan Pekojan. Jadi dari 11 kelurahan, ada 8 kelurahan se-Kecamatan Tambora yang masih kategori kumuh," ujar Pangestu, Camat Tambora.
Pangestu menjelaskan bahwa indikator utama kekumuhan di wilayahnya didominasi oleh kepadatan penduduk yang ekstrem dan minimnya infrastruktur dasar. Banyak warga yang masih membuang limbah rumah tangga langsung ke saluran penghubung karena tidak memiliki tangki septik, yang dipicu oleh kondisi ekonomi kelas menengah ke bawah.
"Kita lihat dari habit-nya kan, dengan kondisi bangunan seadanya, satu rumah lah itu terdiri dari beberapa KK, dan tidurnya mungkin bisa sampai tiga shift, gantian-gantian, masih ada yang seperti itu," kata Pangestu, Camat Tambora.
Situasi tersebut berdampak pada kerawanan sosial di wilayah tersebut. Pangestu menyebut keterbatasan ruang membuat anak-anak lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah saat anggota keluarga lain sedang beristirahat.
"Jadi misalnya malam orangtuanya tidur, anaknya di luar rumah, ini juga yang bikin angka tawuran itu jadi rawan di Tambora," sambung Pangestu, Camat Tambora.
Kondisi ekonomi juga menjadi penghambat warga dalam memperbaiki kualitas hunian mereka. Fokus masyarakat saat ini masih tertuju pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari daripada memikirkan renovasi permukiman.
"Jadi mau mikirin untuk yang baik udah susah deh, yang penting untuk mikirin gimana hari ini, besok dan depannya tuh agak susah, hari ini gimana dulu nih, buat makan dan hidup aja susah, apalagi mikirin yang lain kan," tambah Pangestu, Camat Tambora.
Persoalan serupa ditemukan di RW 03 Kelurahan Jembatan Besi yang masuk kategori kumuh berat berdasarkan Pergub Nomor 33 Tahun 2024. Ketua RW 03 Kelurahan Jembatan Besi, Didi Mawardi, mencatat ada sekitar 872 hingga 1.000 keluarga yang menempati lahan sangat terbatas.
"Kalau orang kan ngebangun ke samping, kita ke atas karena enggak ada lahan. Nah itu mereka bahkan satu rumah bisa 4 sampai 5 KK. Tidur pun mereka kadang suka shift-shiftan, gantian," kata Didi Mawardi, Ketua RW 03 Jembatan Besi.
Kepadatan bangunan di lokasi tersebut menyebabkan sirkulasi udara dan cahaya matahari sangat minim karena antarplafon rumah saling menempel. Kondisi ini juga memicu risiko tinggi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran.
"Kalau misalnya nih di daerah lain yang enggak kumuh itu kan ada jarak jauh kan, tetapi kalau di Jembatan Besi nih, bisa lihat langsung kan nempel bener (antartembok)," tutur Didi Mawardi, Ketua RW 03 Jembatan Besi.
Terkait solusi pemerintah, Didi mengungkapkan bahwa sebagian besar warga enggan direlokasi ke rumah susun karena kendala biaya sewa dan status kepemilikan. Ia mengusulkan agar pemerintah lebih memprioritaskan penyediaan ruang terbuka hijau di tengah permukiman.
"Kalau masalah rumah susun banyak yang enggak mau, jujur. Kita sudah menawarkan berapa kali opsi tetap mereka menolak. Karena mahalnya tinggi sewa rusun dan bukan hak milik. Apalagi situasi ekonomi saat ini kurang baik," jelas Didi Mawardi, Ketua RW 03 Jembatan Besi.
Warga berharap adanya taman interaksi untuk mengurangi kesan kumuh tanpa harus berpindah tempat tinggal. Didi mengklaim telah menyiapkan titik-titik koordinat yang bisa digunakan pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum tersebut.
"Berkenan pemerintah bisa menyediakan RTH di tengah-tengah rumah masyarakat ataupun taman interaktif yang luasnya kurang lebih 500 meter itu di beberapa titik. Minimal empat titik saya bisa mengalokasikan, itu saya rasa bisa meminimalisir (kesan kumuh)," tutur Didi Mawardi, Ketua RW 03 Jembatan Besi.
Pangestu menambahkan bahwa penataan wilayah Tambora membutuhkan pendekatan pembinaan daripada sekadar aturan ketat. Ia optimis masyarakat akan kooperatif jika pemerintah memberikan bantuan nyata untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka.
"Saya yakin apabila kita semua bisa ada program atau pembinaan melakukan perbaikan atau pembenahan, masyarakat akan support. Inilah kekuatan Tambora sebetulnya, bukan terlihat terlihat hanya karena padat dan kumuh, tapi sebetulnya di Kecamatan Tambora ini bisa rapi, lebih baik," kata Pangestu, Camat Tambora.
Rencana ke depan akan difokuskan pada pendampingan industri rumah tangga konveksi yang menjadi sektor utama di Tambora. Hal ini diharapkan mampu mengubah pola pikir dan kondisi lingkungan secara bertahap.
"Kalau nakut-nakutin ya mereka banyak keterbatasan. Kita bantu dari segala aspek, mereka ini berjuang untuk hidup aja susah. Jadi ya harus pendampingan, pembinaan. Insya Allah kalau semua taraf ekonominya mereka akan naik, itu pasti pemikirannya juga naik, mindset-nya juga udah berubah," ujar Pangestu, Camat Tambora.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rabu (6/5/2026) menyatakan komitmennya untuk memprioritaskan penanganan RW kumuh yang terkonsentrasi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
"Ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang akan mendapatkan perhatian,” ucap Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pramono memastikan akan melakukan peninjauan langsung ke wilayah-wilayah padat seperti Tambora untuk merancang langkah penataan. Ia mengklaim saat ini jumlah RW kumuh di Jakarta telah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,” kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
