Arsip rahasia Amerika Serikat yang dibuka pada 2018 mengungkap bahwa Presiden AS Bill Clinton menghubungi Presiden Soeharto pada 9 Januari 1998 untuk mendesak Indonesia bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) demi mengatasi krisis ekonomi.
Tekanan diplomatik tersebut memaksa pemerintah Indonesia membatalkan rencana alternatif penstabilan nilai tukar rupiah dan menyetujui paket bantuan IMF senilai US$43 miliar pada 15 Januari 1998.
Berdasarkan catatan dokumen rahasia tersebut, Clinton meminta komitmen personal dari Soeharto agar tim ekonomi Indonesia bersedia mengikuti program penanganan krisis yang disusun oleh IMF.
"Pak Presiden, saya ingin bicara secara personal. Saya mengikuti perkembangan situasi di Indonesia. Saya tau itu sangat sulit. Tapi, Amerika percaya peran besar Indonesia di kawasan. Maka, kami percaya peran penting itu dan mendukung sepenuhnya lewat program IMF," ujar Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat.
Clinton menambahkan bahwa Direktur IMF Michel Camdessus akan segera tiba di Jakarta untuk mematikan rincian kesepakatan ekonomi tersebut.
"Saya memahami direktur IMF Camdessus akan berada di Jakarta dalam waktu singkat, Maka, saya mendesak Anda dan tim ekonomi Anda untuk bekerja sama secara erat dengannya. Saya akan segera mengirim sekretaris Departemen Keuangan Larry Summers untuk berkonsultasi dengan tim ekonomi Anda," lanjut Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat.
Mendengar pernyataan dari pemimpin Amerika Serikat tersebut, Soeharto memberikan tanggapan formal mengenai rencana pertemuan lanjutan dengan delegasi internasional.
"Terma kasih atas pandangannya. Saya segera bertemu dengan IMF pada 15 Januari 1998. Saya mengapresiasi bantuan Anda [...]," balas Soeharto, Presiden Republik Indonesia.
Rosidi Rizkiandi dalam buku Mahasiswa dalam Pusaran Reformasi (2016) menuliskan bahwa Soeharto sebenarnya sempat ragu terhadap usulan IMF dan sempat menunjuk ekonom Amerika Serikat, Steve Hanke, untuk menerapkan Currency Board System (CBS).
Sistem CBS yang diusulkan Hanke bertujuan untuk mematok nilai tukar rupiah secara tetap terhadap dolar AS, namun langkah ini mendapat tentangan keras dari IMF dan Washington.
"IMF dan pemerintah AS marah," kata Steve Hanke, Ekonom Amerika Serikat.
Hanke menilai penolakan terhadap sistem CBS tersebut didasari oleh motif politik terselubung untuk menjatuhkan kekuasaan Orde Baru.
Pendapat senada juga dikemukakan oleh peraih Nobel Ekonomi Merton Miller yang menyebut pemerintah AS khawatir keberhasilan CBS justru akan mempertahankan posisi Soeharto di tampuk kekuasaan.
Di sisi lain, Michel Camdessus dalam buku Transitions to Democracy: A Comparative Perspective (2013) mengakui bahwa lembaga yang dipimpinnya secara tidak langsung memicu ketidakstabilan politik di Indonesia.
Sementara itu, jurnalis Aisyah Llewellyn melalui tulisan di New Naratif mengaitkan sikap keras Clinton dengan catatan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk peristiwa penembakan ratusan aktivis pro-demokrasi di Santa Cruz, Timor Timur pada tahun 1991.
Rentetan tekanan ekonomi dan krisis politik yang berkepanjangan tersebut pada akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Mei 1998.
