Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram sebagai energi alternatif pengganti LPG subsidi mulai Kamis (6/5). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengarahkan kebijakan ini untuk sektor rumah tangga guna menekan ketergantungan impor LPG nasional.
Penggunaan CNG diklaim mampu menghemat biaya konsumsi energi sebesar 30 hingga 40 persen dibandingkan penggunaan LPG konvensional. Saat ini, skema pemanfaatan gas alam terkompresi tersebut telah diterapkan pada sektor komersial seperti hotel, restoran, serta dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai strategi ini sangat mungkin dikerjakan pada wilayah yang memiliki kedekatan akses dengan sumber gas dan jaringan infrastruktur kompresi.
"Strategi ini feasible secara terbatas, terutama di wilayah dekat sumber gas, jaringan gas, fasilitas kompresi, dan pusat konsumsi besar," kata Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Syafruddin mengingatkan bahwa aspek keselamatan menjadi hal krusial mengingat tekanan CNG mencapai 200 hingga 250 bar, sehingga diperlukan standarisasi teknis pada kompor dan regulator.
"Target realistisnya bukan mengganti 80 persen impor dalam waktu singkat, melainkan mengurangi pertumbuhan konsumsi LPG impor dari tahun ke tahun," ujar Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Efektivitas pengurangan impor LPG pada tahap awal diperkirakan masih berada pada kisaran 2 hingga 5 persen karena keterbatasan infrastruktur distribusi dan adaptasi masyarakat.
"CNG sebaiknya tidak dijual sebagai solusi instan penghapus impor LPG, melainkan sebagai instrumen untuk menahan laju kenaikan impor lebih dulu, lalu menurunkannya secara bertahap dengan desain teknis, fiskal, dan sosial yang kredibel," ujar Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu menerapkan pendekatan portofolio energi yang mencakup jaringan gas kota, DME, hingga kompor induksi sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
"Akan tetapi, DME membutuhkan investasi gasifikasi batu bara besar, kepastian harga, pasokan batu bara, teknologi, pembiayaan, serta pengelolaan emisi," ujar Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Transisi energi ini harus dilakukan tanpa menarik distribusi LPG 3 kg secara mendadak sebelum infrastruktur CNG benar-benar siap dan mudah diakses oleh publik luas.
"Oleh karena itu, strategi paling masuk akal adalah portofolio, yaitu CNG untuk wilayah gas, jargas untuk perkotaan berpipa, DME untuk substitusi industri energi berbasis batu bara yang layak secara ekonomi, induksi untuk kelas menengah perkotaan, dan LPG tetap dipertahankan bagi wilayah yang belum siap," ujar Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Pemerintah juga diminta untuk menjaga stabilitas stok LPG selama masa peralihan guna mencegah kepanikan di tengah masyarakat pengguna gas subsidi.
"Pemerintah juga harus menjaga stok LPG selama masa transisi agar masyarakat tidak panik," ujar Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Transparansi mengenai perbandingan biaya masak harian antara CNG dan LPG dipandang lebih penting daripada sekadar mengumumkan harga per tabung.
"Jika pemerintah menjaga pasokan lama sambil membangun sistem baru, transisi dapat berlangsung tertib dan tidak menciptakan kelangkaan buatan," ujar Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas.
Sementara itu, Analis Energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna memberikan catatan kritis mengenai rencana implementasi masif bahan bakar ini di sektor domestik.
"Sebelum ada uji tuntas yang jelas, saya masih ragu apakah CNG akan bisa dilakukan secara masif," kata Putra Adhiguna, Analis Energi IEEFA.
Putra menyoroti bahwa meski CNG lazim digunakan pada kendaraan di negara seperti India, penggunaannya untuk keperluan dapur rumah tangga masih tergolong tidak umum.
"Kalau tidak salah sekitar 20 persen kendaraan di india pakai CNG, tapi enggak di dapur juga," ujar Putra Adhiguna, Analis Energi IEEFA.
Ia menyarankan agar pemerintah melakukan uji coba terbatas dan mempublikasikan lokasi serta lini masa pengujian agar masyarakat dapat memahami arah kebijakan secara utuh.
